Oleh : Ilham Aldelano Azre (Dosen Jurusan Administrasi Publik FISIP UNAND, Peneliti Spektrum Politika)
Pilkada Kota Padang masih menyisakan pertanyaan, siapakah yang bisa menyaingielektabilitas walikota Mahyeldi Ansyarullah sekarang? Apakah masyarakat cukuppuas dengan kinerja pasangan MA-EM saat ini dalam memimpin Kota Padang?Faktanya dari beberapa kali survei yang dilakukan Spektrum Politika Institut, angka keterpilihan MA ini memang masih unggul dibandingkan dengan calon lain yang disebut-sebut maju sebagai penantang calon petahana ini.
Beberapa nama yang pernah maju dalam Pilkada tahun 2014 yang lalu, justru memiliki angka elektabilitas yang jauh di bawah kedua calon petahana ini. Bahkan tidak sedikit pengamat berpendapat, jika MA-EM kembali berpasangan dalam Pilkada Juni 2018 mendatang, maka akan sulit bagi pasangan lain mengalahkan kedua pasangan ini. Paling tidak ini dapat dilihat dari tingkat kepuasan warga Kota Padang terhadap kinerja kedua pemimpin ini yang mencapai angka 74,4 persen.
Lazim diketahui tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi terhadap calon petahana adalah modal dasar bagi kedua pemimpin ini untuk mendapatkan dukungan kembali dari warga kota dalam Pilkada mendatang. Walaupun begitu, menurut hemat saya tingginya angka kepuasan masyarakat ini hanya pada bidang-bidang tertentu dan cenderung bersifat fisik dan insfrastruktur.
Tidak dinafikan beberapa proyek “mercusuar” yang dilaksanakan oleh MA-EM telah menyita perhatian warga kota, khususnya penataan kawasan wisata Pantai Padang, pedestrian Permindo dan pembangunan kembali pasar raya pasca gempa tahun 2009.
Bahkan masyarakat sangat puas dengan apa yang dilakukan oleh keduapemimpin kota tersebut. Misalnya, dari hasil survei tersebut diketahui kepuasan masyarakat terhadap penataan Pantai Padang mencapai 91,4 persen.
Tingginya angka kepuasan ini sepertinya berbanding lurus dengan elektabilitas kedua calon petahana ini, terutama dari data survei yang pada bulan Mei yang lalu.Lalu, apa yang dapat dipelajari dari hasil survei kepuasan masyarakat terhadapkepemimpinan MA-EM tersebut?
Menariknya menjelang pemilihan walikota Padangtahun depan, warga Kota Padang sangat antusias mendukung MA atau EM kembali karena keberhasilannya dalam mengubah wajah Kota Padang.
Beberapa perubahan secara fisik dari setiap sudut Kota Padang begitu berkesan bagi masyarakat sehingga persepsi mereka sangat positif dengan kepemimpinan MA-EM. Namun, jika diperhatikan ukuran keberhasilan ini hanya melihat penataan kawasan wisata Pantai Padang, Pedestrian Permindo dan pembangunan pasarraya, rasanya terlalu naif kita mengakuinya dan cenderung sederhana ukurannya.
Hanya dengan mengubah bentuk fisik kota yang sebenarnya perencanaan penataan dan pembangunan tersebut sudah ada pada zaman walikota sebelumnya. Karena tidak adanya political will walikota sebelumnya sehingga tidak fokus melaksanakan pembangunan tersebut.
Perencanaan inilah yang direspons oleh MA dan EM untuk memberi sentuhan perubahan kota dengan menata dan membangun kawasan tersebut sehingga wajah Kota Padang jauh lebih “elok, anggun dan bersahaja.”
Tentu ini minus keberhasilan pembangunan gorong-gorong sebagai wadah pengendalian banjir dan penataan trotoar yang belum juga diupayakan serius sehingga banjir tetap saja dirasakan warga.
Lalu, apakah fakta ini masih dianggap sebagai keberhasilan oleh masyarakat? Sayang, hanya pembangunan fisik itu yang menjadi penilaian masyarakat dan terlalu cepat puas dengan perubahan fisik dengan wajah Kota Padang tersebut.
Padahal banyak agenda penting yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kota Padang, misalnya, sebagai pelayan publik. Seperti diketahui, fungsi pemerintahan itu tidak hanya pada aspek pembangunan saja, tapi juga fungsi pelayanan publik dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
Misalnya, pada aspek pelayanan publik, apakah masyarakat juga tahu pelayanan publik seperti apa yang sudah diberikan oleh Pemerintah Kota Padang. Lihat saja layanan publik di kelurahan dan kecamatan, masih banyak kualitas layanan yang dikeluhkan warga kota yang belum sesuai dengan prinsip layanan prima.
Barangkali kita tidak usah membicarakan pelayanan publik prima, untuk memenuhi standar pelayanan minimal saja, belum semua kelurahan dan kecamatan mengupayakannya. Sayangnya ini tidak menjadi perhatian warga Kota Padang memberikan penilaian terhadap kinerja pemerintah Kota Padang di bawah MA-EM.
Sementara, dari aspek fungsi pemberdayaan masyarakat dapat dilihat dari upaya pemerintah Kota Padang menangani kemiskinan warganya. Lihat saja, angka kemiskinan di Kota Padang yang masih cukup tinggi. Dari data BPS Kota Padang untuk tahun 2015, penduduk miskin di Kota Padang mencapai jumlah 40.700 orang. Bahkan jika dibandingkan dengan data BPS terkait dengan jumlah penduduk yang menerima beras miskin tahun 2015 adalah sebanyak 17,68 persen rumah tangga. Sekali lagi ini juga tidak menjadi perhatian warga kota Padang yang terlalu melihat keberhasilan dari segi pembangunan fisik.
Dari dua aspek ini saja dapat dikatakan bahwa Pemerintah Kota Padang dari segi fungsi pelayanan publik dan fungsi pemberdayaan masyarakat telah gagal melaksanakan esensi penyelenggaraan pemerintahan sesungguhnya. Selain pada aspek pelayanan publik dan fungsi pemberdayaan masyarakat, masih terdapat pekerjaan rumah yang sangat besar bagi Kepemimpinan MA-EM yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan berkaitan dengan problem pengangguran.
Survey Spektrum Politika menunjukan bahwa masalah pengangguran, tingkat kepuasan masyarakat Kota Padang hanya berada pada angka 18,7%. Hal ini berbanding lurus dengan data dikeluarkan oleh Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) yang dalam penelitian terbarunya menunjukan bahwa indeks ketenagakerjaan di Kota Padang berada pada angka 47,48 dibawah rata-rata nasional pada angka 49,3.
Jadi, tidak mengherankan bahwa masyarakat puas kepada kepemimpinan MA-EM ini hanya karena melihat pada aspek pembangunan fisik secara umum, tapi tidak mengetahui ada persoalan lain yang lebih penting di Kota Padang yang belum mampu diselesaikan.
Bahkan pujian terhadap keberhasilan penataan Pantai Padang juga terlalu dibesar-besarkan sehingga masyarakat pun lupa bahwa ada aspek lain yang perlu disorot.
Di sinilah letak bias penilaian masyarakat yang tentunya perlu diluruskan terhadap ukuran keberhasilan pembangunan di Kota Padang.
Indikator lain yang juga menjadi indikator keberhasilan MA-EM dan cenderung mulai dilupakan masyarakat adalah menyangkut janji kampanye keduacpasangan ini. Bahkan hingga menjelang pemilihan walikota tahun depan masih belum banyak janji ini yang ditunaikan.
Paling tidak ada 10 program prioritas dan utama yang dijanjikan kepada warga Kota Padang. Di antaranya pembangunan terminal kota, betonisasicjalan lingkungan, pemberian santunan bagi warga kota yang meninggal dunia dan bedah rumah. Namun, hingga menjelang Pilkada tahun mendatang di antara program yang dilaksanakan tersebut belum sesuai dengan target janji yang harus direalisasikan.
Dengan mengkritisi hal ini secara tidak langsung kita sedang menyadarkan rakyat terkait dengan bagaimana mereka seharusnya menilai kinerja pemimpin Kota Padang. ***(dikutip opini Padeks 6/6)
