Lahan Produktif jadi Tol, Masyarakat Lubuk Batingkok Ngadu ke DPRD Sumbar

oleh -485 views
oleh
485 views
Suasana penyampaian aspirasi warga Lubuk Batingkok dan Taeh Baruah toal Jalan Tol melewati perkampungan pdan dan lahan produktif, Jumat 2/10 di Ruang Khusus DPRD Sumbar. (foto: dok)

Padang,—Proses pembanguan jaln tol Sumbar-Riau terus beriak, pro kontra atas progeam pusat itu silih bergani muncul.

Seperti, Jumat 2/10 puluhan masyarakat Nagari Gurun dan Lubuk Batingkok Kecamatan Arau dan Taeh Baruah Kabupaten Limapuluh Kota beriak, mereka bela-belain menemui DPRD Sumbar di Padang untuk mengadu kepada Ketua DPRD Sumbae Supardi.

“Kami terus terang keberatan pembangunan jalan tol Sumbar-Riau, karena bakal mengubur kampung halaman kami dan lahan produktif di kampung kami,”ujar Rahman Syarif mewakili masyarakat pengusung aspirasi, Jumat sore tadi di ruang sidang I DPRD Sumbar.

Rahman Syarif Dt. Patiah (39) perwakilan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Baruah mengaku sengaja datang ke DPRD Sumbar menyampakan aspirasi dampak pembangunan jalan tol Padang – Pekanbaru yang melewati kampung mereka.  Hewan liar dan tempat wisata dilindungi. Sementara balai adat dan mushalla dikorbankan.

“Malahan perkampungan padat dengan dua persukuan akan lenyap, lantaran dilalui jalan tol. Padahal masyarakat adat juga dilindungi undang undang,”ujarnya dengan sabar Supardi menampung aspirasi tersebut.

Masyarakat ujar Rahman  sangat kecewa lantaran tidak adanya sosialisasi pembangunan tersebut. Anehnya, pemancangan dilakukan tanpa sepengetahuan masyarakat dan pemilik lahan.

“Mestinya ada pembicaraan dengan masyarakat. Kami tidak menolak jalan tol, tapi jangan melewati tempat sakral dan perkampungan padat. Padahal, pembangunannya bisa dialihkan, seperti melewati Gunung Bungsu,” ujarnya.

Mavilindo, warga Lubuak Batingkok lainnya mengaku sangat kecewa dengan pembangunan jalan tol tersebut. Ketua Gapoktan ini mengaku sangat tergantung dengan pekerjaan di lahan saat ini. Dia mengaku hanya bisa bertani dan tidak mungkin dialihkan pada kerja lain.

Dia dengan wajah memelas berharap pembangunan jalan tol tersebut dialihkan. Apalagi, lahan yang dikerjakan saat ini sangat produktif dan subur.

“Sangat berat pekerjaan orang tua kami dulu membuka lahan tersebut. Sekarang sudah subur mau dijadikan jalan tol pula. Kami tidak anti pembangunan. Kami hanya berharap dipindahkan,” ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar Supardi menyambut baik keinginan masyarakat empat nagari tersebut yang menyampaikan aspirasi ke DPRD Sumbar. Menurutnya, kehadiran jalan tol hendaknya tidak merugikan masyarakat, baik tempat tinggal ataupun pekerjaan.

Supardi berharap pembangunan jalan tol tersebut tidak melalui pemukiman masyarakat. Begitu juga, dengan ganti rugi tidak pukul rata.

“Kita berharap, pembangunan jalan tol tidak melewati pemukimam padat. Harus ada alternatif, untuk menimalisir. Kalau sekarang ada 10 areal pemukiman maka besok menjadi lima atau tiga,” ujarnya.

Terkait dengan ganti rugi, jangan disamakan antara lahan produktif dan tidak produktif.

“Besok tim appraisal yang akan menilai ganti rugi, betul betul independen. Kita akan kawal di sana,” ujar Supardi.(rilis: fwpsb/nov)