Pariaman–Leonardy disambut gembira oleh walinagari, walikorong dan perangkat Nagari Toboh Ketek. Sekretaris Nagari Weni Novera SE, mengungkapkan kegembiraannya, “Selama ini kami hanya melihat bapak di baliho jelang Pemilu 2019, sekarang baru bisa bertemu langsung. Ada harapan kami minta tolong disampaikan kepada Mendagri dan Menteri Desa agar memperhatikan kesejahteraan perangkat nagari,” ujarnya.
Dikatakan Weni, perangkat nagari sangat mengharapkan penerbitan nomor induk perangkat nagari. Nomor induk ini diharapkan karena bisa jadi jaminan keberadaan perangkat di kantor nagari. Sebab bisa jadi, pergantian walinagari bisa menyebabkan pergantian perangkat pula.
Menurut Weni, harapan itu dirasakan secara umum oleh perangkat nagari. Adanya nomor induk ini, bisa menentramkan perangkat walinagari dalam bekerja. Ada kepastian bagi pengabdian mereka selama ini.
Walikorong Tanjung Beringin, Ali Asar dan Walikorong Simpang Tigo Indra Yanuar juga menyuarakan tentang kesejahteraan perangkat nagari ini. Perangkat nagari hanya mengandalkan penghasilan tetap (siltap) yang mana untuk ukuran kesejahteraan perlu ditingkatkan.
Ali Asar yang akrab dipanggil Ujang juga meminta Leonardy untuk mendorong pembangunan Embung Talao Toboh Ketek. Embung ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata di Toboh Ketek. Memperkaya objek wisata lain yang dikembangkan. Dorongan Leonardy diperlukan agar Toboh Ketek tak lagi tertinggal dibanding nagari lainnya.
Menanggapi hal ini, Leonardy menyampaikan bahwa kesejahteraan perangkat nagari memang perlu diperhatikan. Walinagari yang harus mengelola dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di nagarinya tidak mendapatkan insentif apa-apa ketika dia berhasil melaksanakan tugas dengan baik.
Sebaliknya, walinagari harus siap dengan tuntutan hukum dan tuntutan masyarakat jika dia gagal. Harus memulangkan atau mencukupkan volume kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan.
Leonardy juga mencontohkan, walinagari dan perangkat juga tidak mendapatkan insentif dari bantuan-bantuan pemerintah yang mereka bagikan kepada masyarakat. Seperti pada saat ada bantuan lansung tunai (BLT), walinagari bersama perangkat dan walikorong telah bersusah payah mendata dan melakukan verifikasi terhadap data penerima BLT agar tidak ganda atau diterima oleh yang tidak berhak.
Di saat membagi, mereka memberikan bantuan sementara mereka tidak boleh mendapatkan BLT tersebut. Benar-benar hanya dituntut keikhlasan. “Hal ini sudah jadi pemikiran kita. Semoga saja harapan-harapan ini bisa diwujudkan sesuai kemampuan keuangan pemerintah pusat dan daerah,” pungkas Leonardy. (ms)
