Padang–Tutup tahun anggaran 2022, Pemprov Sumbar bisa mengangkat kepala, pasalnya di kinerja anggaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) kondisi yang sangat baik, ok banget.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mengungkapkan hal ini terlihat pada Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang realisasinya surplus 100,93%.
“Ini, jika dibandingkan 2021, secara nominal meningkat sebesar Rp. 296,31 miliar ( 11,61%),” ujar Gubernur Mahyeldi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dinominasi oleh Pendapatan Pajak Daerah yang mengalami surplus 103,84%, capaian ini kata Gubernur dari analisis pakar keuangan daerah itu menunjukan sebagai salah satu indikator membaiknya kondisi perekonomian Sumatera Barat, karena dibarengi dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.
“Juga kreatifitas positif Pemprov Sumbar dipimpin Mahyeldi-Audy dengan adanya beberapa inovasi seperti inovasi, “Program 5 Untung” yang dilaksanakan, Pemprov Sumbar didukung penuh Kepolisian Daerah Sumatera Barat,”ujar Mahyeldi
Dalam Pendapatan Tranfer, dinominasi DAU dan DAK juga memperlihat kondisi sangat baik dengan realisasi mencapai 97,33%.
“Saya pastikan secara keseluruhan kinerja Pendapatan Daerah tahun 2022 nyaris 100 persen yairu mencapai 99,13%,” ujarnya
Mengecil dari Potensi, Silpa APBD Sumbar Finis di Rp 281,18 Miliar.
Dari sisi Belanja Pemprov Sumbar juga memperlihatkan indikator yang cukup baik yaitu mencapai 94,95% dengan sisa anggaran tahun 2022 lebih kurang Rp. 281,18 milyar.
“Besaran sisa anggaran Rp 281,18 miliar, artinya kondisi ini jauh lebih baik jika dibandingkan kondisi 2021 di mana realisasi belanja 93,78% dengan sisa anggaran 2021 mencapai Rp. 483,68 miliar,” tuturnya.
Secara keseluruhan, kinerja realisasi belanja dibandingkan realisasi pendapatan mencapai 95,73%.
“Ini berarti total realisasi pendapatan dan penerimaan pada tahun 2022, 95,73% di realisasikan dalam bentuk belanja untuk semua kegiatan pembangunan dan pelayanan publik di provinsi Sumatera Barat dan sisanya sebesar 4,27% digunakan untuk menutup Defisit Anggaran 2023,”ujarnya Gubernur.
Program di sektor pertanian dalam arti luas (pertanian, perkebunan, pangan, kehutanan, peternakan dan perikanan serta kelautan) menunjukan dampak yang sangat baik
“Indikatornya meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) jika kita bandingkan Y to Y (rata-rata hingga november 2021) mencapai 107,26% meningkat menjadi 110,40% (rata-rata hingga november 2022) dan jauh melebihi target di RPJMD yaitu 100.99%,” ujarnya.
Terus, kondisi kesejahteraan masyarakat juga semakin baik ditandai dengan indikator menurunnya angka kemiskinan di mana pada tahun 2021 tingkat kemiskinan Sumbar 6,04, 2022 ini alami penurunan menjadi 5,92 dan kondisi ini juga lebih baik dari target pada RPJMD sebesar 6,28.
“Capaian angka kemiskinan 2022 merupakan angka kemiskinan nomor 6 terendah dari semua provinsi secara nasional,” tutur Mahyeldi
Dalam halnya kemiskinan ekstrem juga terjadi penurunan di mana pada 2021 mencapai 50.842 jiwa, menurun pada tahun 2022 menjadi 43.671 jiwa atau menurun 14,10%.
Ditambahkan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat Nizam Ul Muluk, pada program Entrepreneur memperlihatkan indikator yang cukup baik, yaitu menurunnya Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), tahun 2021 mencapai 6,52% dan menurun pada 2022 ini menurun menjadi 6,17% juga lebih baik dari target pada RPJMD sebesar 6,60%.
“Pada indikator pelayanan publik dinilai Ombudsman, juga mengalami peningkatan signifikan di mana tahun 2021 berada pada zona kuning dengan nilai 68,52 kualitas sedang peringkat 25 dari 34 provinsi, dan pada tahun 2022 ini berada pada zona hijau dengan nilai 82,60 kualitas tinggi dan berada pada peringkat 11 dari 34 provinsi,”ucapnya.
Atas semua capaian pada tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Gubernur Mahyeldi mengucapkan terimakasih kepada semua masyarakat, DPRD, Forkopimda dan semua organisasi dan lembaga yang telah mensukseskan pembangunan tahun 2022.
Tahun Anggaran 2023, total belanja mencapai iRp 6.789.260.685.217 yang terdiri dari 291 program, 698 kegiatan dan 2.840 sub kegiatan, dilaksanakan oleh 43 Organisasi Perangat Daerah Provinsi Sumatera Barat,”tambah Gubernur Mahyeldi
2023, Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia tetap menjadi fokus utama dengan alokasi anggaran di sektor pendidikan mencapai 33,23% dan di sektor kesehatan mencapai 13,99%.
“Untuk sektor pertanian sesuai dengan amanat RPJMD, pada APBD 2023
sektor pertanian (Perkebunan, kehutanan, peternakan, kelautan, pangan, perikanan dan irigasi) dialokasikan anggaran sebesar 10,20%. Sedangkan untuk infrastruktur, perhubungan, energi dan lingkungan hidup dialokasikan anggaran sebesar 10,55%,”ujarnya.
Walaupun sisa anggaran 2022 diproyeksikan untuk menutup defisit 2023 sebesar Rp 350 M namun realisasi Silpa 2022 hanya sekitar Rp. 281,84 miliar, ini telah menunjukan bahwa kinerja realisasi anggaran 2022 jauh lebih baik dari yang diproyeksikan, walaupun kata Nizam di sisi lain terjadi kekurangan anggaran untuk penutup defisit tahun 2023 tersebut sebesar Rp. 68,82 miliar.
“Kekurangan menutup defisit ini, optimis dapat ditutupi dengan melakukan efisiensi-efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan yang di mulai awal 2023 sehingga nantinya akan disesuaikan pada proses perubahan APBD 2023 yang direncanakan pada bulan Agustus 2023,” ucap Gubernur.
Pada 2023 ini merupakan tahun kunjungan wisata sumatera barat
“Visit Beautiful West Sumatera 2023” di mana sudah direncanakan akan dilaksanakan lebih kurang 77 kegiatan MICE atau event-event pada 2023 ini.
“Event terbesar adalah kegiatan Pertemuan Nasional Petani Nelayan yang dilaksanakan pada bulan juni 2023 dan direncanakanakan dihadiri sekitar 40 ribu Petani- Nelayan mewakili 34 provinsi dari seluruh Indonesia,”ujar Gubernur
Dalam rangka perbaikan kinerja 2023 dilakukan tender-tender dini atau dilaksanakan di awal tahun. dengan tujuan nantinya hasil kegiatan tersebut dapat lebih cepat dirasakan oleh masyarakat, wisatawan dan perantau yang mengunjungi Sumatera Barat terutama saat lebaran 2023 ini.
Transaksi Pemprov di BN Syariah, Termasuk Gaji ASN
Selain itu Pemprov Sumbar sangat komit mendukung dan mendorong Bank Nagari menjadi Bank Nagari Syariah.
“2023 ini, semua gaji dan penerimaan ASN di lingkungan Pemerintah Sumatera Barat menggunakan Bank Nagari Syariah dengan total rekening ASN sebanyak 18.100 rekening,” ujar Gubernur.
Begitu juga dengan transaksi melalui bendahara penerimaan dan pengeluaran juga menggunakan rekning Bank Nagari Syariah dengan total 1.099 rekening.
“Atas nama Pemerintah Sumatera Barat, kami mohonkan dukungan, bantuan dan partisipasi dari seluruh unsur Masyarakat, DPRD, Forkopimda serta seluruh organisasi dan lembaga sehingga semua agenda pembangunan pada tahun 2023 yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan sukses dan lancar,”ujar Mahyeldi pada pesan akhir tahun anggaran 2023. (monsis)
