Bondowoso,—Masifkan keterbukaan informasi publik, hari ini resmi di mulai dari desa, seperti teori desa kepung kota.
Hari ini di Bondowoso Jawa Timur pada Festival Desa Nusantara, Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat I Gede Narana meneken Perjanjian Kerja Bersama dengan Kemendesa PDTT disaksikan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo.
“Ini bagian melaksanakan keterbukaan dalam pengelolaan dana desa, adanya keterbukaan menjadi bagian penting dalan mengelolanya, soal dana desa masyarakat desa berhak tahu,”ujar Mendes PDTT Eko Putro Sandjojo.
Sedangkan bagi Komisi Informasi (KI) adanya Perjanjian Kerja Bersama inj menguatkan eksistensi pelaksanaan UU 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Dari desa masifekan keterbukaan informasi Indonesia.
“Ditekennya perjanjian kerja bersama ini maka ada jaminan 74 ribu desa di Indonesia akan mengetahui Keterbukaan Informasi melalui pendamping desa,” ujar Komisioner KI Pusat Wafa Patria Umma yang menjadi leading terlaksanakan Perjanjian Kerja Sama KI dengan Kemendes PDTT.
Bahkan sebelum penandatanganan perjanjian kerja bersama malam ini, tim bersama Kemendes PDTT dengan KI Pusat telah menyiapkan tujuh Modul Keterbukaan Informasi.
“Bahkan lebih maju lagi, telah disahkan pula untuk pelatihan bagi pendamping desa di 74.000 Desa di Indonesia. Insya Allah, usai perjanjian ini kita langsung kerja,”ujar Wafa.
Wakil Ketua KI Pusat, Hendra J Kede mengatakan adanya perjanjian Kerja Sama Komisi Informasi dengan Kemendes PDTT ini diharapkan keterbukaan informasi di desa menjadi masif.
“Intinya untuk menekankan keterbukaan informasi publik dalam mengelola dana desa yang dianggarkan negara pada tahun ini jumlahnya triliuan ruupiah,”ujarnya.
Singkatnya kata Wafa, program ini akan menjamin dimulainya pembangunan budaya Keterbukaan Informasi secara masif, sistemtis, dan terstruktur di seluruh Indonesia.
“Insya Allah,”ujar Wafa. (own)
