Painan,—Sejumlah masyarakat terlihat kecewa berat, mereka kecewa terkait pembagian bantuan rumah nelayan di wilayah Kenagarian Koto Nan Tigo, Kecamatan Batangkapas, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat.
Kini, bantuan rumah nelayan itu telah menuai polemik dan menjadi buah bibir warga. Masyarakat menilai penerima bantuan rumah nelayan sebanyak 70 unit dari APBN tersebut sebagian berasal dari kalangan orang mampu.
“Yang tidak layak, dan yang punya mobil dan rumah bagus bahkan punya ruko, mereka menerima bantuan rumah nelayan juga,”ujar Ijap (45), seorang warga Koto Nan Tigo, Kecamatan Batangkapas, Jumat, 9/8.
Dia menyesalkan sebagian penerima bantuan rumah nelayan diduga tidak tepat sasaran. Sehingga menjadi polemik ditengah-tengah masyarakat.
Setahu dia, bantuan itu diperuntukkan bagi masyarakat nelayan yang kurang mampu dan memiliki rumah tidak layak huni.
Demi mencari titik terang, bahkan Ijap bersama warga lainnya mengaku telah mendatangi rumah dinas Bupati Hendrajoni untuk mengadukan persoalan pembagian bantuan rumah nelayan.
“Pada Kamis sore, 8/7, kami datang kerumah dinas Bupati Hendrajoni untuk menyampaikan persoalan itu. Tapi kami tidak bisa bertemu beliau dan pada akhirnya kami hanya bertemu dengan pak Mukhridal, kepala dinas perumahan rakyat kawasan permukiman dan pertanahan,”ulasnya.
Di ruangan kantor Kepala dinas itu, dia bersama rombongan menyampaikan agar para penerima bantuan rumah yang diduga tidak tepat sasaran dikeluarkan dari daftar penerima. Kemudian, diganti oleh orang yang pantas dan layak menerima.
“Masa iya, tauke padi dan getah dapat juga. Bahkan rata-rata perangkat walinagari juga mendapatkan bantuan rumah. Ini kan aneh,”ujarnya.
Bahkan, mereka sudah mengantongi bukti sebagian masyarakat penerima bantuan rumah yang diduga tidak tepat sasaran, lengkap dengan foto dan alamat rumah yang telah disampaikan kepada dinas terkait.
“Bagi saya, walaupun saya miskin dan tidak punya rumah tidak apa, tidak dapat. Ini karna tenaga saya masih kuat. Tetapi ada yang lebih membutuhkan daripada saya, dan mereka tidak dapat bantuan rumah itu,”ujarnya.
Dia berharap agar Walinagari tidak membagikan bantuan rumah nelayan kepada kerabat-kerabatnya saja.
Terpisah, Walinagari Koto Nan Tigo, Yusrizal kepada media ini mengaku bahwa polemik bantuan rumah nelayan diduga ditunggangi oleh oknum yang menjadi lawan politiknya.
“Beras saja yang dibagikan sudah berpolemik, apalagi bantuan rumah. Ini saya yakin ada oknum yang sengaja ingin menjatuhkan saya,”sebutnya.
Katanya, dengan sisa jabatanya yang hanya tinggal empat bulan lagi, lawan politik sengaja mencari-cari kesalahan.
Terkait soal bantuan rumah nelayan, Yusrizal mengatakan bahwa masyarakat yang menerima bantuan itu sudah memenuhi kriteria. Dan diakui memang ada kerabatnya yang memperoleh bantuan tersebut, akan tetapi, dia menganggap mereka layak untuk mendapatkan dan memenuhi persyaratan.
“Ada dunsanak tapi tetap penuhi kriteria penerima bantuan rumah nelayan,”ujar Walinagari tersebut.
Dia menapik kalau yang menerima bantuan adalah para tauke seperti yang disebutkan warganya.
“Manapula ada tauke. Saya tahu itu. Tauke itu, kalau dia yang beli truss pakai uangnya pribadi. Ini tidak”tambahnya.
Bantuan rumah nelayan dengan anggaran kurang lebih Rp. 7 Miliar itu, katanya sebelumnya dibangun secara bertahap. Pada 2017 sebanyak 20 unit dan di 2018 sebanyak 50 unit.
“Dan rumah itu sudah serah terima oleh Pak Bupati dua bulan lalu bersama dinas terkait,”sambungnya.
Selain itu, dia juga mengatakan bila ada sebagian masyarakat penerima bantuan yang sudah dapat saat ini dikeluarkan dari daftar penerima, polemiknya bakal parah lagi.
Sebab katanya, penerima bantuan rumah nelayan juga sepakat bila ada sebagian dikeluarkan, mereka akan kompak untuk untuk tidak menghuni rumah bantuan pemerintah tersebut. Dengan syarat, rumah itu dirobohkan dan tanahnya diserahkan kepada pemilik lahan.
Yusrizal pun mengaku telah bersusah payah bagaimana perjuangannya untuk mengusahakan pembebasan lahan seluas dua hektar untuk pembangunan proyek bantuan rumah nelayan yang pada akhirnya berhasil dihibahkan oleh pemilik lahan untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Saya urus pembebasannya kesana kesini. Bahkan pakai uang pribadi, tidak masalah bagi saya. Begitu susah untuk mendapatkannya. Tapi akhirnya begini pula”sambungnya.
Berdasarkan pantauan pada 2018, proyek ini juga bermasalah. Pembangunannya tidak sesuai spec sehingga Bupati Hendrajoni saat itu turun ke lokasi untuk meminta pelaksanaan proyek tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Sesuai papan informasi proyek saat itu, tertulis dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Provinsi Sumatera barat, terlihat nilai kontrak pembangunan untuk tahun 2018 senilai Rp. 4, 9 Miliar lebih (Rp. 4. 995. 983.000 dengan nomor kontrak 01/SP/PEMB-RUSUS/PNPR-SB/V-2018. Kontraktor pelaksana PT. Naretek Jaya Abadi tertanggal 25 Mei 2018 selama 210 hari kalender. Sementara Konsultan MK dari PT Khayyira Engginering Consultan. Sementara di 2017 kurang lebih Rp. 2 Miliar.(niko).
