Menakar Langkah Awal Mahyeldi-Audy

oleh -209 views
Khairul Ikhwan (foto: dok)

Dr. Khairul Ikhwan

(Ketua IKA FISIP Unand)

ACTION awal kepemimpinan Kepala Daerah Sumatera Barat, Mahyeldi-Audy sudah tepat, yaitu sukses melakukan konsolidasi Pemerintah Daerah Sumbar dengan Pemerintah Pusat.

Konsolidasi di mana Kepala Daerah Sumbar Mahyeldi-Audy menemui banyak Pejabat dan Menteri sekaligus membawa Menteri tersebut untuk berkunjung, turun ke lapangan agar pembangunan Sumbar bisa dilanjutkan dan lebih baik dari sebelumnya.

Langkah ini dianggap sudah tepat apalagi di saat semua potensi sedang dalam kondisi kesulitan, anggaran pusat kurang, anggaran yang di refocusing serta anggaran pembangunan terbatas akibat Pandemi Covid-19. Yang biasanya anggaran melimpah, tanpa konsolidasi seriuspun alokasi dana tersebut akan turun melalui dorongan Anggota DPR/DPD RI asal daerah pemilihan Sumbar.

Karena era dan tututannya sekarang untuk mendapatkan anggaran Pemerintah Pusat harus melalui komunikasi dan lobi yang gigih, harus melalui pendekatan ke kementerian, dan “dikaiik buah jo panggalan” (pembangunan tersebut) baru bisa jatuah”.

Maka action menjelang 100 hari kepemimpinan Gubernur Sumbar Mahyeldi-Audy Priode 2021-2024 sudah sukses dilakukannya.

Setelah dilantik akhir Februari 2021 yang lalu sudah banyak para Menteri yang ditemui, sudah banyak Menteri, pejabat pusat yang diajak datang berkunjung ke Sumbar untuk membantu percepatan pembangunan Sumbar agar bisa dilanjutkan dan lebih baik ke depannya.

Buktinya di saat Gubernur Sumbar melakukan pertemuan perdana dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan melalui Rapat Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Percepatan Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Sumatera Barat bersama sejumlah menteri dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Jakarta, Senin 15-03-2021 sudah nampak keseriusan dukungan pembangunan untuk Sumatera Barat.

Dalam rapat tersebut, tokoh sangat dipercaya Jokowi, Presiden RI ini yaitu Luhut, mengatakan terkait pengembangan wilayah dan percepatan pembangunan infrastruktur di Sumbar, bahwa timnya kini sudah meninjau ke lapangan dan sudah mengkomunikasikannya untuk menuntaskan semua persoalan yang ada di lapangan. Selain itu semua pembangunan yang sudah dilaksanakan akan terus dan tetap dipantau secara berkala.

“Jadi zaman Pak Jokowi ini Pusat betul-betul mengupayakan supaya pembangunan relatif lebih merata,” ungkapnya.

Begitu juga pemerintah pusat dalam hal ini melalui kewenangan berbagai kementerian seperti Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Perhubungan, dan lainnya akan lebih serius membantu.

Berikutnya kedatangan Menteri PPN/Bappenas untuk fly over Sitinjau Lauik dan meninjau Stadion Utama, Menteri Perdagangan dan Wapres untuk peresmian pasar Kota Pariaman dan pembenahan pasar tradisional (Pasar Bawah Bukittinggi), Menteri Kesehatan untuk dukungan Pemerintah Propinsi dalam pengendalian pandemi covid 19, Kepala BNPB untuk abrasi Pantai Padang, terakhir Menparekraf untuk peningkatan pengelolaan objek destinasi wisata.

Keberhasilan konsolidasi ini tidak saja sukses dengan kementerian yang ada, namun juga sukses dengan bantuan Anggota DPR/DPD RI Dapil Sumbar dan Anggota DPR RI berasal dari keturunan etnis Minangkabau yang jumlahnya lebih kurang 150 orang berada di lintas partai politik, dan beda Dapil yang diadakan pertemuannya di Hotel Balairung.

Dengan kesuksesan konsolidasi yang dilakukan oleh Gubernur Sumbar Mahyeldi-Audy diawal kepemimpinannya ini, Kita yakin bahwa selama masa jabatan Gubernur Sumbar ke depan juga akan sukses mewujudkan Sumbar Madani, serta apa yang telah dirintis oleh Gubernur sebelumnya bisa juga dituntaskan.

Pembangunan Sumbar Madani perlu dukungan dan bantuan semua pihak, Kita menilai langkah awal yang dilakukan Gubernur Sumbar sudah tepat seperti dijelaskan di atas. Ke depan tinggal lagi bagaimana situasi seperti ini tetap dijaga dan dirawat pasangan pemimpin muda, Mahyeldi-Audy.

Jika bisa dijaga dan dirawat maka pembangunan Sumbar tetap akan hebat. Perlu juga dipahami bersama oleh Kepala Daerah baik Kabupaten dan Kota bahwa sekarang memang keadaanya agar mendapatkan dana pusat, dana kementerian, dana APBN semua Kepala Daerah harus rajin-rajin konsolidasi dan koordinasi dengan meminta melalui proposal ke Pemerintah Pusat.

Tapi tentunya perlu diseriusi kunjungan ke pusat tersebut dengan tetap ada indikator keberhasilan (KPI). Setiap kementerian yang dikunjungi atau yang dihadirkan ke Sumbar, ke daerah Kabupaten/Kota harus ada anggaran pembangunan yang didapat, artinya nampak memang ada bantuan riilnya.

Jangan sebaliknya, Kepala Daerah sudah hilir mudik pergi kementerian membawa proposal, membawa map usulan, membawa Surat Perjalanan Dinas. Serta para Menteri acap kali dan lama berkunjung ke Sumbar. Namun anggaran pembangunan yang dimaksud tidak juga cair-cair, atau dialihkan ke daerah lain, pun terkadang pejabat daerah ke pusat sekedar menghabiskan anggaran perjalanan dinas semata untuk dapat sumber pendanaan tambahan pribadi.

Jika konsolidasi ke Pemerintah Pusat sekedar serimonial, mendatangi para Menteri, pejabat untuk hiburan agar terkesan Kepala Daerah hebat di mata masyarakat saja yang dilakukan akan lebih baik dana untuk kegiatan jalan-jalan, dalam rangka konsolidasi, menghadirkan para Menteri dan sebagainya dialokasikan ke masyarakat, yang mungkin akan lebih besar manfaatnya.

Artinya lakukan saja konsolidasi ke Pemerintah Pusat melalui kunjungan kerja, atau undangan saja lah para Menteri tersebut ke ranah Minang, jika perlu Presiden dan Wakil Presiden usahakan acap kali berkunjung ke Sumbar namun hasilnya perlu juga nampak. “Jangan habis umpan dek aie”

Wallahu’alam..

(analisa/rewrite/Opini Padeks Jumat 30/4-2021)