Menakar Peluang Keterwakilan Perempuan dalam Parlemen pada Pemilu 2024

oleh -57 views
Rahmad Agusrianto, Mahasiswa FISIP. UNAND. (dok)

Oleh: Rahmad Agusrianto

Mahasiswa Jurusan Ilmu Politik UNAND

UNDANG -Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa semua warga negara bersamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya dan Pasal 28 D ayat (3) menerangkan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama di dalam pemerintahan, artinya semua warga negara yaitu baik laki-laki maupun perempuan memperoleh kesempatan dan kedudukan yang sama untuk dapat menjalankan pemerintahan.

Perempuan memiliki hak untuk terjun ke ranah politik dengan jaminan akan dipilih oleh masyarakat. Perempuan mendapat jaminan dari pemerintah untuk mempertahankan eksistensinya didalam pemerintahan.

Salah satu prasyarat sebuah negara dikatakan sebagai sebuah negara demokrasi adalah adanya proses pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara berpriode guna membentuk pemerintahan yang demokratis.

Namun pelaksanaan pemilu tidak hanya untuk membentuk susunan pemerintahan baru saja, akan tetapi juga bertujuan demi memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana diamanatkan oleh Udang-Undang Dasar Nagara Republik Indonesia.

Menurut Ali Moertopo, pemilu merupakan sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan azas yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945. Pada dasarnya pemilu adalah suatu pesta kedaualatan bagi rakyat dimana terjadinya proses hubungan antara orang yang memilih dengan orang yang dipilih. Melalui proses tersebut maka lahir pemimpin-pemimpin baru yang akan menduduki kursi pemerintahan di sebuah negara demokrasi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Rabu 14 Februari 2024 menjadi hari dilaksanakannya proses pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024. Pemilu serentak dimaksud ialah pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan untuk Pilkada yaitu pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota, serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 27 November 2024.

Dalam proses pemilihan umum (pemilu), banyak peran yang bisa diambil oleh kaum perempuan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Tidak hanya sebagai pemilih, perempuan juga dapat menjadi peserta, pengawas atau bahkan penyelenggara hingga tingkat ad hoc.

Hal ini tidak terlepas kemampuan yang dimiliki oleh perempuan seperti kemampuan empati yang tinggi, serta kemampuan emosional intelijensi yang baik yang ada pada perempuan.

Pemilu serentak 2024 bisa menjadi momentum dan reminder bagi perempuan bahwa dalam pemilu peran perempuan sangat penting dan krusial. Hal ini dikarenakan adanya keadilan yang akan menjadi akses setara dalam melakukan partisipasi politik, serta peluang perempuan setara dalam mempengaruhi proses politik sesuai dengan perspektif perempuan.

Perempuan memiliki peran dan kualitas yang sama dengan laki-laki dalam konteks memilih pemimpin dan dipilih sebagai pemimpin. Representasi perempuan di parlemen akan memberikan keseimbangan dalam mewarnai perumusan kebijakan dan peraturan perundang-undangan, penganggaran, dan pengawasan.

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik telah diatur dengan kebijakan afirmasi pada Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu). Di dalam Undang-Undang tersebut diatur pada Pasal 245-246 tentang minimal 30% (persen) bakal calon perempuan di dalam setiap pemilihan umum.

Kebijakan afirmasi adalah aturan penetapan yang positif. Aturan kewajiban atas keterlibatan perempuan dalam pencalonan menjadi sebuah cara untuk memenuhi salah satu hak asasi perempuan khususnya hak politik perempuan. Angka 30% (persen) merupakan angka yang sedikit. Pada Pasal 246 ayat (2) menyebutkan bahwa setiap partai politik harus memiliki bakal calon minimal satu perempuan. Pemenuhan bakal calon minimal satu perempuan tidak semudah yang di bayangkan. Keinginan perempuan untuk terjun ke dunia politik sangatlah minim.

Kebijakan Afirmasi (Affirmative Action) terhadap perempuan dalam bidang politik sebenarnya dimulai semenjak berlakunya perubahan UUD 1945 diawali dengan disahkannya UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD. Hal ini dititikberatkan kepada partai-partai dengan memberikan ketentuan-ketentuan agar partai politik sebagai peserta Pemilu memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Hingga dari waktu ke waktu kebijakan affirmative action terhadap perempuan dalam ranah politik terus mengalami penyempurnaan.

Hingga pada Pemilu tahun 2019, sesuai yang tertuang dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) menerbitkan kebijakan dengan mengusulkan keterwakilan perempuan 30% diperluas hingga kabupaten/kota. Hal ini dikeluarkan dengan alasan bahwa pemenuhan kuota 30% pada tingkat provinsi, kabupaten/kota dapat terealisasi pada pemilu 2004 nanti. hal ini juga dipertahankan meskipun sebelumnya bertentangan dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. PKPU Nomor 7 Tahun 2013 adalah salah satu upaya yangg dilakukan KPU dalam mendorong keterlibatan perempuan untuk ikut serta berkiprah dalam gelanggang perpolitikan di Indonesia, dan hal tersebut juga dipertahankan hingga Pemilu 2019, yang dimasukkan kembali kedalam PKPU pemilu 2019.

Jikalau ditelaah lebih dalam pada dasarnya, perempuan memiliki banyak peran dalam kehidupan. Di ranah politik terutama dalam konteks parlemen, perempuan sangat bisa menjadi aktor dalam memperjuangkan hak-hak perempuan hingga merumuskan kebijakan yang sifatnya long term yang bisa langsung berdampak bagi generasi penerus bangsa. Kemudian perempuan juga bisa menjadi penumbuh Equal rights ketika sudah mendapatkan kursi di parlemen. Terakhir perempuan juga mempunyai kecenderungan mengunakan hati dan memiliki sensitifitas saat menjalankan dan memperjuangkan tugasnya.

Di samping perempuan dianggap memiliki kelebihan, banyak pula dilema yang dialami perempuan disaat adanya ikhtikad untuk terjun dan ikut serta berpatisipasi di dunia perpolitikkan seperti munculnya sentimen anggapan yang mengatakan kemampuan perempuan yang tidak mumpuni ketimbang laki-laki tentang politik. Diperparah dengan pandangan tentang perempuan untuk menuju ke dunia politik sering dianggap rendah. Pandangan masyarakat terhadap perempuan inilah yang menjadi salah satu faktor penilaian untuk memilih, karena masih kuatnya budaya patriarki yang sampai mendiskriminasi perempuan. Namun melihat perkembangan serta perubahan gaya demokrasi modern pada saat sekarang ini yang lebih transparan dan bebas, tentu itu tidak akan lagi menjadi faktor dominan dalam menghambat ruang gerak perempuan di parlemen.

Berdasarkan catatan akhir dari penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2019, tercatat per Januari 2021 priode 2019-2024 hanya terdapat 120 jumlah perempuan di DPR RI atau sekitar 20,8 Persen. Maka berkaca kepada kebijakan afirmasi minimal 30% bakal calon perempuan dalam setiap pemilihan umum tentu belum sesuai harapan kita. Walaupun masih belum mencapai target keterwakilan 30% perempuan. namun persentase ini meningkat pesat dari Pemilu RI pertama yang persentase perempuannya hanya 5,88 persen. Keterwakilan perempuan di legislatif sudah menunjukan tren peningkatan tentukan menambah semangat baik dari penyelanggara, pemilih, maupun dari orang yang akan dipilih di pemilu selanjutnya.

Berkaca dari dua periode pemilihan umum terakhir, ditambah melihat cuaca politik di Indonesia cukup cerah optimis kiranya keterwakilan perempuan di parlemen bakalan mencapai 30%. Semakin banyak perempuan yang berpatisipasi di lembaga legislatif, maka demokrasi di Indonesia akan semakin sehat.

Maka dengan itu, sangat dibutuhkan peran segala unsur dalam mewujudkan harapan pemenuhan target 30% keterwakilan perempuan di ranah politik dan parlemen. Startegi yang diperlukan untuk mempersiapkan perempuan sebagai representatif hak-hak perempuan di parlementer dapat diawali dari keseriusan partai politik dalam memfasilitasi serta mempersiapkan perempuan untuk tampil di arena politik.

Partai politik diharapkan bisa menghadirkan pendidikan politik perempuan di lingkungan masyarakat. Parpol juga dimita selalu menyempurnakan skema atau pola rekruitmen kader perempuan secara berkelanjutan melalui advokasi, dan rekruitmen terbuka. Selain itu parpol juga bisa mengembangkan program pelatihan dan pendidikan politik yang nantinya bisa dibutuhkan perempuan agar mampu memainkan peranan yang penting dalam parlemen.

Tidak hanya peran dari partai politik dalam mencapai target 30% keterwakilan perempuan di parlemen pada Pemilu serentak 2024, peran pemerintah juga sangat besar agar terealisasinya harapan tersebut. Pemberlakuan parliamentary threshold 2,5 persen juga diberlakukan di daerah hendaknya, apalagi jika jumlah kontestan pemilu diikuti lebih sedikit parpol.

Pemerintah diminta agar bisa giat dalam merefleksikan agenda pembangunan pembangunan global yang menekankan pentingnya kesejahteraan gender, yaitu dengan memberikan memberi kesempatan yang sama untuk kepemimpinan perempuan di setiap tingkat pengambilan keputusan, khususnya di bidang politik pada tingkat daerah maupun nasional. Hal lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah dengan melaksanakan dan menyempurnakan kebijakan yang dirumuskan. Kemudian pemerintah juga dapat mengawal peraturan perundangan dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga pemerintahn sendiri.

Sementara peran strategis yang juga bisa dilakukan oleh masyarakat sipil agar selalu fokus dalam hal penyadaran politik sehingga mampu menepis hambatan terutama di sektor budaya seperti pola piker patriarki.

Di sini tanpa menghapus dalam artian mengurangi budaya patriarki, hingga perempuan bisa selalu dilibatkan dalam peran dominan di sektor domestik. Masyarakat sipil penting kirannya mendapatkan akses peluang pendidikan yang lebih terjamin, terlebih pada rumpun ilmu politik dan ilmu pemerintahan.

Untuk itu, mengingat pesta demokrasi Pemilu serentak sudah di depan mata, dengan dibuktikan sudah dimulainya tahapan-tahapan pemilu oleh penyelenggara Pemilu, penting rasanya menginggatkan kembali kepada seluruh unsur-unsur maupun actor-aktor yang terlibat untuk menjalankan peran dan tugas sesuai dengan fungsi sebenarnya, demi menyukseskan pesta demokrasi sekali lima tahun tersebut.

Semoga nantinya, pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 menjadi ajang untuk membuktikan pentingnya marwah perempuan di lembaga legislatif serta terwujudnya harapan dan target 30% keterwakilan perempuan di parlemen.(anilisa)