Jakarta,-–Presiden Joko Widodo telah mengumumkan susunan kabinetnya pagi tadi, (23/10) di Istana Negara.
Mengenakan pakaian batik, presiden mengajak duduk seluruh menterinya di jenjang istana. Salah satu menteri di Kabinet Indonesia Maju yang mendapat sorotan publik adalah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang sebelumnya menjabat Kapolri.
Pria peraih Adhi Makayasa (penghargaan bagi lulusan terbaik Akpol) tahun 1987 ini menggantikan Tjahjo Kumolo yang kini bergeser posisi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi.
Salah seorang tokoh Nasional yang juga pakar otonomi daerah Djohermansyah Djohan yang akrab disapa Prof Djo menyambut baik pilihan presiden meletakkan Tito pada kursi Menteri Dalam Negeri. Seakan berpuisi, pada beranda Facebook Prof Djo menulis :
MENDAGRI DARI PROFESIONAL
Ada baiknya Mendagri dipegang orang profesional dari instansi kepolisian:
1. Bermodal loyalitas kuat pada Negara, dia bisa bekerja melaksanakan konstitusi dan UU tanpa beban…
2. Bermodal pengalaman panjang sebagai penegak hukum, dia bisa mengatasi masalah perilaku koruptif Kdh/Wkdh yang pervasif…
3. Bermodal pengalaman mengembangkan pelayanan masyarakat yg inovatif di kepolisian, dia bisa memacu pelayanan publik yg baik di seluruh pelosok daerah…
4. Bermodal pengalaman sebagai petinggi polisi diberbagai lini, dia bisa efektif melaksanakan tugas Korbinwas yg menjadi tugas atributif Mendagri…
5. Bermodal disiplin yg tinggi sebagai mantan aparat keamanan, dia bisa membangkitkan kewibawaan Kemendagri yg merupakan salah satu kementerian Triumvirat…
Semoga…
Saat diwawancara via telepon, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri periode 2010-2014 ini mengaku telah mengenal Tito Karnavian semenjak menjabat sebagai Kapolda Papua (2012-2014),
“Sekitar tahun 2012, terjadi kerusuhan di Kabupaten Maybrat Provinsi Papua (sekarang Papua Barat), kantor Bupati Maybrat dan DPRD dibakar massa. Saya ditelpon Kapolda Papua Tito, dia ingin ketemu karena mengkhawatirkan kondisi yang bila tidak segera diantisipasi akan menyebar dan melebar liar ke mana-mana. Saya bilang padanya, mumpung Pak Kapolda mau hadir, saya adakan saja rapat koordinasi dengan seluruh pihak terkait. Beliau setuju. Dan sejarah mencatat, konflik di Maybrat dengan cepat bisa diatasi dengan koordinasi dan kerja sama berbasis pendekatan adat oleh semua pihak.”
Menurut Prof Djo, saat itu sebenarnya ia terkesan dengan gerak cepat Kapolda Tito.
“Sewaktu saya Dirjen Otda, cuma Tito-lah Kapolda yang mengajak saya untuk diskusi tentang konflik daerah. Biasanya saya terima telpon dari gubernur atau bupati dan wali kota. Jadi saya sudah ada feeling kala itu, kalau Tito ini punya skill yang thinking outside the box, dia bersikap proaktif dan berinisiatif tinggi,”ujar Prof Djo.
Oleh sebab itu, Presiden i-Otda (intitut Otonomi Daerah) ini menaruh harapan pada Kementerian Dalam Negeri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian.
“Ada beberapa agenda penting dan mendesak untuk diinisiasi dan dikawal Kementerian Dalam Negeri seperti revisi UU Pemerintahan Daerah, UU Otsus Papua, UU Ibukota Negara, UU Metropolitan Jakarta, serta UU Pemilu dan UU Pilkada. Di samping antisipasi persoalan konflik daerah seperti yang telah terjadi di Wamena dan Penajam Paser Utara. Sejumlah agenda besar seperti pelaksanaan Pilkada di 270 daerah pada tahun 2020 supaya dipersiapkan dengan baik,” ujar Pj Gubernur Riau 2013-2014 ini mengingatkan.
Namun demikian, Prof Djo menegaskan agar Mendagri Tito dapat segera mungkin merapatkan barisan guna meraih kepercayaan publik.
“Apa pun lembaga yang kita pimpin, bila tidak mendapatkan simpati publik dan sinergitas birokrasi maka akan berjalan tersendat-sendat. Apalagi Kementerian Dalam Negeri ini merupakan kementerian triumvirat, andai terjadi kekosongan kekuasaan, maka Mendagri bersama-sama dengan Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan yang menjalankan roda pemerintahan republik ini sementara.”ujarnya. (siaranpers)
