Jakarta – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) optimistis 15 ribu desa tertinggal di Indonesia terentaskan pada 2018.
sebanyak 15 ribu desa dari 30 ribu desa tertinggal yang tersebar sebanyak 74.954 desa di nusantara.
“15 ribu desa tertinggal terentaskan tahun ini, dari total desa tertinggal di Indonesoa 74954, Saya yakin tahun ini kberhasil mengentaskannya, Kita tunggu hasil yang valid dari sensus data potensi desa 2018 dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS),”ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo saat menjadi Pembicara dalam Kuliah Umum yang bertemakan Penguatan Peran Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Desa & Masyarakat Desa guna mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Auditorium Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada Selasa 17/4.
Eko menjelaskan bahwa berdasarkan RPJMN hingga 2019, Kemendesa PDTT menargetkan akan menuntaskan 5.000 desa tertinggal menjadi berkembang dan 2.000 desa berkembang menjadi desa mandiri. Namun, berdasarkan hasil penelitian dari IPB dan UGM ternyata sudah lebih dari 10.000 desa dari 30.000 desa tertinggal telah terentaskan.
“Desa itu kalau kita bantu pasti akan bangkit. Masuknya dana desa yang dikelola oleh desa telah memiliki dampak yang luar biasa dalam pembangunan desa sejak tahun 2015,”ujar Eko dikutip dari Kemendesa.go.id
Kemendes PDTT, lanjut Eko, telah membuat suatu terobosan untuk meningkatkan pertumbuhan desa dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa dengan mengarahkan empat program prioritas kepada desa dalam menggunakan dana desanya.
Ke empat program tersebut masing-masing yakni pengembangan Produk Unggulan Kawasan Perdesaan (Prukades), pembangunan embung, pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pembangunan sarana olahraga.
“Prukades itu yang penting. Desa-desa itu miskin karena desa itu tidak punya akses pasar. Dengan model Prukades ini, kita akan pertemukan antara daerah dengan dunia usaha dan perbankan serta dari kementerian terkait untuk membentuk suatu cluster ekonomi dengan skala yang besar agar sarana pasca panennya bisa masuk dan mendapat jaminan harga jualnya lebih baik dari harga produksinya,”ujar Eko.
Sementara Ketua Forum BUMDes Indonesia H Febby Dt Bangso memastikan dana desa telah melecut semamgat desa mendirikan BUMDes.
“Termasuk nagari-nagari di Sumbar, menyikapinya dengan antusias, bahkan mampu menjadikan modal dari dana desa sebagai dana pancingan untuk.menggaet dana masyarakat di nagari,”ujar Febby.
Febby Dt Bangso, putera asli ranah minang ini bahkan mengatakan adanya dana desa atau dana nagari telah mampu meningkatkan dana perantau ikut memodalkan BUMNag di kampung halamannya.
“Orang Sumbar yang suka merantau juga berperan aktif dalam memajukan BUMNag di nagari kampung halamannya,”ujar Febby. (kemnedes.go.id/rian)
