Menggelegar, Andre Rosiade di Rapat Kerja Komisi VI DPR RI Soal Minyak Goreng

oleh -144 views
oleh
144 views
Soal minyak goreng suara Andre Rosiade menggelegar di Rapat Kerja Komisi VI DPR RI. (dok)

Jakarta,— Politisi nasional, Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar, Andre Rosiade pada Rapat Kerja Komisi VI DPR RI suaranya pun menggelegar.

“Kami fraksi Partai Gerindra kecewa dengan pemerintah karena pemerintah tidak tegas kepada pengusaha,” ujar Andre Rosiade.

Bukti lemahnya pemerintah terutama Menteri Perdagangan yang mencabut Permendag Nomor 6 Tahun 2022.

“Itu menunjukkan bahwa pemerintah kalah dengan pengusaha dalam menjamin pasokan dan menjaga stabilitas harga minyak goreng untuk rakyat,” terang Andre mengelegar.

Politisi peraih suara terbanyak di Dapil Sumbar I pada Pemilu 2019 ini mengatakan kebijakan ini hanya jadi macan kertas.

“Kebijakan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan minyak goreng. Kita sudah enam bulan membahas persoalan ini, pada akhirnya kita kalah sama maunya pengusaha, bukan sama maunya rakyat. Faktanya hari ini pemerintah kalah sama pengusaha,” ujar Andre Rosiade.

Fraksi Partai Gerindra kata Andre meminta pemerintah lebih tegas kepada pengusaha sawit.

“Dengan Permendag Nomor 6 Tahun 2022 pemerintah tinggal memerintahkan produsen CPO untuk melakukan DMO dan DPO ke perusahaan minyak goreng. Seharusnya kita jangan kalah dengan pengusaha-pengusaha tersebut,” ujar Andre.

Kalau bernyali, bisa saja kepada pengusaha bandel itu Pemerintah cabut HGU perusahaan kelapa sawitnya.

“Termasuk perusahaan minyak goreng juga bisa dicabut izinnya kalau tidak memproduksi minyak goreng yang sesuai kebutuhan rakyat, ” ujar Andre dikutip dari IG @andrerosiade.

Perusahaan minyak goreng kalau perlu kata Andre Rosiade dicabut izinnya kalau tidak memproduksi sesuai kebutuhan rakyat.

“Seharusnya pemerintah tegas dari awal karena rakyat butuh keadilan,” ujarnya.

Saat ini ulah minyak goreng langka dan mahal telah membuat barisan emak-emak. menjerit. Emak-emak menyerbu operasi pasar Minyak Goreng. atau minyak goreng dijual disubsidi oleh pihak yang peduli. Seperti Senator DPD RI Emma Yohana yang mensubsidi Rp 4000 per liter.(adr)