Menyederhanakan Parpol Lewat Pemilu Serentak

[caption id="attachment_3604" align="aligncenter" width="759"] Defil[/caption]Oleh:

DEFIL(Komunitas Peduli Pemilu dan Demokrasi)

UNTUK menstabilkan roda pemerintahan perlu penyederhanaan partai politik di parlemen. Dengan partai politik (Parpol) yang sederhana, pemerintahan eksekutif dipimpin presiden, mudah melobi legislatif meloloskan kebijakannya. Program cepat disetujui, penyelesaian kinerja tepat waktu, otomatis pembangunan berjalan lancar. Kecil kemungkinan terjadi gejolak.Berbeda jika Parpol di parlemen banyak atau multipartai seperti sekarang. Ketika akan mewujudkan program, pimpinan eksekutif terhambat karena banyak kepentingan petinggi partai. Setiap membahas program, akan terjadi perdebatan yang menghabiskan waktu panjang dan menguras tenaga.

Seperti terjadi di pemerintahan Presiden Jokowi-JK, kebijakan subsidi pada harga BBM, kebijakan soal BPJS, tax amnesty, keluarga berencana, dan lainnya ditentang banyak partai politik di parlemen. Terbaru soal UU Pemilu 2019, yang menurut KPU efektifnya disahkan 2016, namun karena banyak kepentingan, baru disahkan pertengahan 2017.Dampaknya, tahapan pemilu 2019 terpaksa ditunda. Akibat penundaan, masa tahapan menjadi singkat. Jika berdasarkan UU lama 20 bulan, tapi di UU baru jadi 18 bulan. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kinerja penyelenggara pemilu.

Seharusnya fenomena itu tidak terjadi kalau seandainya partai di parlemen dua hingga tiga saja. Seperti yang pernah ditegaskan Scott Mainwaring bahwa hanya sistem dua partai yang bisa menghindari kebuntuan dan konflik hebat eksekutif-legislatif, sebab sistem dua partai memfasilitasi lahirnya pemerintahan yang juga mendapat suara mayoritas di parlemen.Tapi apa boleh buat, demokrasi Indonesia adalah penganut sistem multipartai. Kesempatan terbuka seluas-luasnya bagi siapa saja yang ingin mendirikan partai politik. Seperti diatur dalam pasal 28E ayat (3) UUD RI 1945 bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

Pengalaman negara-negara yang lebih dulu menganut sistem presidensial, lebih dari empat parpol yang ada di parlemen sangat mengerikan untuk kelangsungan pemerintahan atau disebut dengan multipartai ekstrem. Makanya setiap kali sidang, membahas persoalan penting, selalu ribut, tidak jarang terjadi bentrok fisik.Pemilu 2019 nanti, PT ditetapkan 4 persen. Ketentuan 4 persen menurut beberapa pihak masih terlalu kecil, jika memang ingin menyederhanakan partai. Seharusnya PT tersebut dicukupkan saja 5 persen.

Walau demikian, PT 4 persen sudah sangat tinggi bagi sebagian partai. Ini akan menjadi ancaman besar bagi partai kecil. Jumlah partai tidak ikut masuk parlemen bisa bertambah.Jika pada pemilu 2014 ada dua parpol, maka bisa jadi pada pemilu 2019 ada tiga, empat, bahkan lima parpol yang akan tersingkir. Sebab pada pemilu 2019 nanti kemungkinan ada tambahan partai baru yang kekuatannya belum teruji, antara lain Perindo, PSI, PIKA, Partai Idaman, dan lainnya.

Tapi, tidak tertutup kemungkinan ancaman ini juga mengintai partai lama, seperti Hanura dan PPP, yang perolehan suaranya pada pemilu 2014 5,26 persen dan 6,53 persen. Kalau tidak bisa mempertahankan, dan turun sedikit saja, bisa jadi mereka juga jadi partai terbuang pada pemilu 2019 nanti. Kondisi ini buruk bagi sebagian partai, tapi bagus untuk keberlangsungan sistem presidensial yang dibangun.Pemilu Serentak

Satu lagi instrumen penyederhanaan partai di parlemen adalah pemilu serentak. Yakni pemilu presiden dan pemilu legislatif nasional.Parpol yang tepat dalam memilih figur calon presiden, maka akan menjadi pemenang pada pemilu nanti.