Jakarta — Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, bertegas-tegas dan mempertanyakan kapan bangsa Indonesia mampu memproduksi kereta listrik yang selama ini rutin mengimpor terus KRL bekas dari Jepang.
“Itu dilakukan sejak 2000, kok betah impor. kapan putra putri Indonesia bisa memproduksi sendiri, KRL itu,” ujar Hj Nevi Zuairina pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI dengan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero), Direktur Utama PT Kereta Commuter Indonesia/KCI, dan Direktur Utama PT INKA (Persero) beserta jajarannya dikutip di NZ Media Center, Rabu 29/3-2023.
Nevi mengatakan, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB).
“Saya mendengar akan ada masuk berupa 120 unit KRL tipe E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 unit KRL dengan tipe yang sama untuk kebutuhan 2024. Seharusnya Perusahaan sudah memahami tentang kebutuhan akan KRL setiap tahunnya. Saya mempertanyakan, pengadaan import ini juga bagian dari Milestone pengadaan KRL 2012 2026 atau kebutuhan yang tiba tiba?”ujar Hj Nevi mempertanyakan.
Politisi PKS asal ranah minang ini mengingatkan, rencana mengimport KRL bekas dari Jepang ini mendapat penolakan dari Kementrian Perindustrian karena tidak memenuhi Syarat Minimal Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Nevi menyayangkan, Selain mengimpor rangkaian KRL eks Jepang pada 2023-2024, KCI telah berkomitmen membeli rangkaian KRL baru buatan INKA senilai Rp 4 triliun. Kontrak pengadaan kereta buatan domestik itu baru diteken pada bulan Maret 2023 tapi selesai produksinya nanti pada 2025-2026.
“Saya mengakui bahwa impor menjadi lebih murah saat ini bila dibandingkan memproduksi sendiri dari dalam negeri. Ini merupakan peringatan bahwa industri kita mesti diperbaiki dan menjadi tantangan, harus ada limit waktunya kita import terus kereta listrik ini,”ujar Nevi,
Legislator RI asal Dapil Sumatera Barat II ini mendorong PT Kereta Api Indonesia/KAI (Persero) dan PT Kereta Commuter Indonesia/KCI untuk mendahulukan produksi industri kereta dalam negeri dan memperhatikan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang tinggi dalam menyediakan sarana transportasi masyarakat.
“Yang tidak kalah penting adalah menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi masyarakat. Semua efisiensi dan efektifitas mesti terus dilakukan baik dari segi sarana fisik, manajemen hingga pelayanan kepada masyarakat,”ujar Hj Nevi Zuairina.(hd)
