Padang,—-Sejak zaman baholak, tak pernah Sumbar dan 19 kota dan kabupatennya dipimpin perempuan.
Padahal soal jadi pemimpin di tanah minang tidak perlu disanksikan sebut saja Raja Pagaruyung, Bundo Kanduang, lalu perempuan heroik Sumbar ada Rohana Kuddus, ada Siti Manggopoh dan di era kemerdekaan dan pembangunan ada Aisyah Hamini ada perempuan di parlemen sebut Emma Yohana (tiga kali jadi Senator DPD RI). Bahkan Pemilu kemarin ada tiga perempuan menjadi legislator Sumbar di DPR RI, Athari, Nevi Zuairina dan Lisda Hendrajoni. Terus apa lagi, kepala daerah kok nihil perempuan.
Kenapa dan kenapa? itulah pertanyaan yang ada dipikiran orang Sumbar. Anggota DPR RI yang juga istri Gubernur Sumbar Irwan Prayitno mengatakan aktualnya perempuan Minangkabau jadi kepala daerah bukanlah Ilusi.
“Ada kecendrungan terutama dari perempuan Minangkabau itu seakan mereka dihambat oleh budaya. Sebenarnya itu hanya kalah dari ketidakyakinan perempuan itu sendiri terhadap kapasitas dirinya. Secara budaya dalam sistem matrilineal Minangkabau, perempuan Minang yang tidak dibolehkan jadi Penghulu, Manti, Malin, Dubalang, Imam, Khatib,Bilal dan Kadhi,”ujar Nevi yang heran saat tahun Pilkada 2020 ini perempuan Sumbar tidak muncul dalam konstelasi calon kepala daerah, Sabtu 11/7 kepada media di Padang.
Dari delapan fungsi tabu dipegang oleh perempuan kata Nevi Zuairina tidak ada lagi jabatan menghalangi perempuan Sumbar berkiprah.
Apakah perempuan minang itu mau jadi kepala daerah. Ingat sejarah kerajaan Pagaruyung ada beberapa orang perempuan yang menjadi Sulthanah/raja.
“Masalahnya mungkin tergantung kepada pilihan dan memilih pilihan perempuan itu dengan sungguh-sungguh dan dengan perhitungan yang tepat. Itu beberapa hal yang menurut ambo (saya) perlu dikaji,”ujar Nevi.
Kemudian kata politisi perempuan nasional PKS ini yang paling utama perlu jelas bagi perempuan apa tujuan perempuan Minangkabau untuk menjadi kepala daerah?. Terus Apakah perempuan itu sudah bisa/selesai menjalankan fungsinya dalam keluarga dan kaumnya dengan baik?.
“Ini penting dijawab oleh perempuan minang sendiri, untuk bisa berperan terhadap masyarakatnya. Agar jangan menjadi perempuan salah langkah,”ujar Nevi.
Nah kalau itu semua sudah oke, why not perempuan minang menjadi kepala daerah.
Untuk itu perempuan Sumbar harus meningkatkan kapasitas, integritas, kredibilitas dan intelektualitas juga isi tas, agar perempuan bisa bersaing dengan kaum laki laki dan kaum laki laki berikan karpet merah kepada kaum perempuan,”ujarnya.
Ingat kata Nevi Zuairina gerakan feminisme pada hakekatnya adalah untuk memperjuangkan hak atas properti.
“Perempuan Minangkabau secara budayanya adalah pemilik properti (Sako dan Pusako), dan itu tidak lakang dek paneh indak lapuak dek hujan,”ujar Nevi. (rilis: nzcenter)
