New Normal Pilkada

oleh -316 views
Defil, Komisioner KPU Kabupaten Solok, Sumatera Barat (foto: dok)

Oleh : Defil

KEREN pula kedengarannya. New normal. Kadang juga membingungkan. New itu baru. Sedangkankan normal artinya menurut aturan atau menurut pola yang umum; sesuai atau tidak menyimpang dari suatu norma atau kaidah; sesuai keadaan yang biasa. Berarti new normal live hidup baru sesuai keadaan yang biasa. Apa maksudnya ini? Baru, tapi sesuai keadaan yang biasa.

Jika yang dikampanyekan aturan new normal live adalah membiasakan cuci tangan, pakai masker dan sosial distancing, berarti itu tidak normal. Atau abnormal. Kalau begitu kenapa pemerintah tidak memakai bahasa yang sederhana saja. Misal, hidup dengan pola baru atau hidup dengan tatanan baru. Saya rasa itu lebih mudah dipahami.

Entahlah. Pusing pula kita dibuatnya. Ndak penting. Penting juga. Kita tunggu saja aturan mainnya dari pemerintah. Ok!!!

Bagi saya yang terpenting adalah masalah Pilkada. bagaimana caranya Pilkada diselenggarakan. Aman dan lancar walau pun Covid-19 sedang mewabah. Artinya Pilkada atau penyelenggara tidak menjadi klaster baru dalam kasus Covid-19. Kalau jadi klaster, bisa-bisa KPU nanti diomelin. Dibilang bandel alias tak mau dibilangin oleh kawan yang tidak setuju Pilkada dilanjutkan. Walau sebenarnya Pilkada dilanjutkan sudah kesepakatan antara pemerintah, KPU, Bawaslu, DKPP 29 Mei 2020. Dengan keputusan tahapan Pilkada dilanjutkan mulai Juni dengan hari pemilihannya 9 Desember 2020. Tapi negara ini kan tidak hanya pemerintah, KPU, Bawaslu dan DKPP saja. Kawan sebangsa kita yang lain banyak lagi yang bebas mengkritik. Bahkan dari peserta rapat ada juga yang tidak sependapat.

Tapi dalam rapat berbeda pendapat hal biasa. Keputusan sudah diambil. Keputusan berdasarkan hasil rapat. Artinya Pilkada ini harus diselenggarakan. Pilkada untuk pergantian kepemimpinan daerah lima tahun yang akan datang. Hampir sama pentingnya dengan menjaga keselamatan jiwa masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Pilkada akan diselenggarakan serentak di 270 daerah di Indonesia. Sebagian daerah ada kasus Covid-19-nya sedang tinggi. Termasuk di Sumatera Barat. Sekarang sedang diterapkan sistem pembatasan sosial berskala besar (PSBB) kecuali Bukittinggi. Orang tidak boleh keluar rumah kecuali pergi membeli bahan kebutuhan dan berobat serta melayat keluarga meninggal. Tidak boleh bersalaman, jaga jarak, tidak boleh berkumpul. Berbatasan dijaga ketat. Jangan sampai ada orang terinfeksi virus korona masuk ke daerah. Orang rantau diminta tunda dulu mudiknya.

Untuk Bukittinggi yang sudah mulai diberlakukan new normal live aktifitas warga sudah diperbolehkan di berbagai sektor. Seperti mall, industri, transportasi dan lainnya. Begitu pula soal kegiatan keagamaan. Warga diperbolehkan shalat berjemaah tapi harus pakai masker dan jemaahnya tidak boleh bercampur dengan warga luar kawasan.

Terus penyelenggaraan Pilkada kita bagaimana? Jika memang semua daerah berakhir sistem PSBB di tanggal 7 Juni, maka Pilkada akan dilaksanakan di tengah new normal live. Makanya saya lebih suka menyebutnya Pilkada dengan pola baru. Bisa juga Pilkada dengan tatanan baru.

Ini yang tengah dipersiapkan KPU. Pengaturan new normal Pilkada. Lebih tepat protokol Pilkadanya seperti apa. Sekarang KPU tengah mengkaji, menghimpun masukan apa saja kebutuhan penyelenggaran pilkada di tengah merebaknya Covid-19.

Tentunya sembari memastikan tenaga sementara Pilkada seperti PPS dan PPK tetap mau menjalankan tugasnya di tengah pandemi. Mana tahu ada di antara mereka yang takut menjadi penyelenggara karena khawatir terkena virus korona.

Pertama, jika Pilkada dilanjutkan kegiatan pertama yang akan dilakasanakan KPU di daerah yakni melakukan verifikasi faktual (Vaktual) terhadap dukungan calon perseorangan.

Namanya vaktual tentu ada aksi ke lapangan guna membuktikan dukungan dimaksud. Dengan cara menemui pendukung ke rumah masing-masing. Kalau di Kabupaten Solok 21 ribu lebih yang akan diverifikasi. Dukungan itu dikumpulkan oleh satu bakal pasang calon perseorangan yang ingin maju sebagai calon Bupati dan wakil bupati. Daerah lain lebih banyak lagi karena bakal calon perseorangan ada yang dua dan tiga. Ditambah dengan syarat dukungan satu pasang bakal calon perseorangan untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat.

Pekerjaan vaktual ini akan dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) masing-masing kelurahan atau desa. Dengan demikian jelas, PPS akan kontak langsung dengan pendukung. Di saat seperti ini lah protokol kesehatan harus dijalankan. Protokol yang berdasarkan konsep hidup dengan pola baru atau hidup dengan tatanan baru. Petugas verfak pakai masker, pendukung tentu juga. Sama-sama sama cuci tangan sebelum berinteraksi dan mengatur jarak aman. Termasuk pengaturan penggunaan alat tulis, pengaturan pakaian ke lapangan. Yang lebih penting adalah memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang keutamaan menjalankan protokol kesehatan yang ditetapkan dan penyelenggaraan Pilkada. Artinya keduanya harus sama-sama jalan. Tidak bisa orang paham masalah Pilkada tapi tidak paham protokol kesehatan. Begitu sebaliknya.

Masalah sarana penunjang harus tuntas. Ketika Pilkada dilanjutkan KPU butuh sarana tambahan selain dari peralatan ketika pelaksanan Pilkada pada kondisi normal. Pengadaan masker, sabun cuci, atau hand sanitizer. Konsekwensinya anggaran pilkada harus ditambah.

Ke dua, ketika Pilkada dimulai Juni tahapan pemutakhiran data pemilih juga harus dilakukan. Perlakuannya sama dengan verifikasi data dukungan calon perseorangan. Artinya PPS akan ke lapangan berkali-kali. Sampai verifikasi dan pendataan pemilih selesai. Penghitungan kebutuhan sarana penunjang penerapan protokol kesehatan harus tepat jumlah. Termasuk kebutuhan sarana protokol kesehatan ketika memberikan bimbingan teknis kepada PPK dan PPS sebelum mereka turun ke lapangan.

Ini baru dua tahapan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Belum lagi tahapan sosialisasi, kampanye hingga pemungutan suara serta rekapitulasi di setiap tingkatan penyelenggara. Mulai dari tingkat PPK hingga KPU provinsi.

Misal, ke-tiga kegiatan pemungutan suara. Akan banyak peralatan yang akan digunakan di tempat pemungutan suara secara bersama. Atau bisa jadi satu pemilih satu alat. Misalnya, alat coblos. Tapi bantalannya bagaimana, tentu akan tersentuh juga oleh setiap pemilih yang datang ke bilik suara. Atau barangkali setiap pemilih yang sudah cuci tangan atau hand sanitizer dianggap (tangannya) sudah bersih dari virus, sehingga tidak perlu pengadaan satu alat satu pemilih.

Yang pasti akan banyak penambahan anggaran. Untuk pengadaan. Minimal untuk pengadaan hand sanitizer atau sabun cuci tangan dan masker. Jumlahnya, nanti KPU setiap daerah akan menghitung. Kemudian diajukan kepada pemerintah.

Terkait pengajuan anggaran kita berharap nanti lebih mudah. Tidak wajar rasanya virus sedang mewabah, KPU dan pemerintah mesti berdebat panjang dan berlama-lama seperti saat pengajuan anggaran awal. Walau pun akhirnya Pemda terpaksa membayarnya.

Tidak. Saya yakin akan lebih mudah karena melihat keseriusan Mendagri dengan pelaksanaan Pilkada. Mendagri memang paham pentingnya Pilkada. Patut kita acungkan jempol. Kalau saya berikan jempol ke-dua-duanya untuk Mendagri. Kalau saudara bagaimana? Silahkan jawab dalam hati saja.(*analisa)