Padang,—Politisi PDI Perjuangan Sumbar, Syahrial menilai Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Sumbar lecehkan DPRD.
“Tidak ada anggaran dua lembaga negara yang dibentuk pemerintah provinsi berdasarkan perintah UU, seperti Komisi Informasi dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumbar, melihat kronologisnya, sama saja TAPD melecehkan DPRD Sumbar,”ujar Syahrial di Padang, Sabtu 7/1.
Padahal DPRD saat pembahasan APBD 2017 pada pendapat akhir semua fraksi sudah minta dianggarakan, termasuk saat finalisasi oleh Banggar DPRD. “Artinya ini ada apa kalau tidak melecehkan lembaga, ini preseden bagi DPRD kedepan,”ujarnya.
Syahrial mendesak Gubernur Sumbar Irwan Prayitno untuk mengambil langkah strategis mencarikan solusi konkrit untuk persoalan anggaran di dua lembaga itu.
“Tidak mugkinlah lembaga ini akan bekerja tanpa dukungan anggaran, dan memfasilitasi anggaran itu jelas, untuk Komisi informasi Provinsi termaktub di pasal 29 UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tegas di situ anggaran Komisi Informasi di APBD,”ujar mantan wakil rakyat DPRD Sumbar ini.
Seperti diberitakan media dua lembaga bentukan Pemprov Sumbar Komisi Penyiaran Daerah dan Komisi Informasi Sumbar tidak punya anggaran di APBD Sumbar 2017.
Padahal proses untuk memasukan anggaran sudah melewati mekanisme panjang, menurut Anggota DPRD Sumbar HM Nurnas saat KUA PPAS 2017 tidak masuk.
“Tapi dua lembaga ini dibentuk atas keputusan gubernur dan sebelumnya dianggarkan di APBD karena tugasnya subtansi dan penting, DPRD mendesak untuk dimasukan bahkan saat APBD 201u difinalisasi anggaran sudah masuk. Tapi setelah APBD selesai dan siap diefektifkan anggaran untuk dua lembaga ini raib, aneh,”ujar Nurnas kemarin.
Kendalanya menurut Nurnas saat ini ada lampu hijau oleh Mendagri untuk dianggarkan lewat mekanisme Hibah dan Bantuan Sosial.
“Pertanyaan saya APBD saat ini sudah berjalan bagaimana caranya, harus ada police gubernur untuk menyikapi ini segera,”ujarnya.
Komisi Informasi Sumbar sendiri kabarnya terus melakukan upaya untuk mencari solusi anggarannya.
“Kami sudah menyurati Pak Gubernur pascakeluarnya Surat Mendagri semoga satu dua hari kedepan ada tanggapan dari Pak Gubernur,”ujar Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal. (Wal)
