Kasus korupsi merupakan permasalahan yang tak henti-hentinya terjadi di Indonesia. Pelakunya dominan berasal dari elite politik, yang memiliki kedudukan di pemerintahan. Korupsi mempunyai dampak negatif yang luas pada banyak aspek kehidupan nasional dan internasional, terutama perekonomian, yang penting bagi kesejahteraan masyarakat.
Media, sebagai pilar keempat demokrasi, memiliki peran penting dalam menginformasikan dan menyebarkan informasi terkait tindakan-tindakan korupsi yang terjadi. Tingginya kebutuhan informasi, semakin tinggi dan beragam pula informasinya. Sejalan dengan perkembangan sarana teknologi komunikasi, kemudian lahirlah berbagai macam spesifikasi informasi yang bisa diakses sesuai kebutuhan.
Penyampai informasi memiliki peran penting, utamanya dalam memilih dan menuliskan bahan informasi yang akan disampaikan kepada publik. Penguasaan sarana komunikasi menempati posisi strategis di era globalisasi informasi saat ini, karena segala sesuatu yang ingin disampaikan melalui media akan dikemas sedemikian rupa sesuai ideologi masing-masing.
Selain media, masyarakat juga memainkan peran signifikan dalam memantau praktik-praktik korupsi. Peran serta masyarakat di berbagai media sosial saat ini sejatinya dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang dapat mempengaruhi jalannya proses hukum, demi terwujudnya keadilan yang subtantif (keadilan yang bersumber pada masyarakat), saat ini peranan masyarakat dalam memantau jalannya aktifitas proses pembentukan maupun penegakan hukum sungguh sangat memiliki pengaruh yang besar, sehingga suara-suara masyarakat dapat mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung atas kinerja penegak hukum dalam melaksanakan tanggung jawabnya dalam menyelenggarakan proses hukum di Indonesia.
Namun upaya melakukan pemberantasan korupsi bukanlah hal yang mudah. Meskipun sudah dilakukan berbagai upaya untuk memberantas korupsi, tetapi masih terdapat beberapa hambatan dalam pemberantasan korupsi. Operasi tangkap tangan (OTT) sering dilakukan oleh KPK, tuntutan dan putusan yang dijatuhkan oleh penegak hukum juga sudah cukup keras, namun korupsi masih tetap saja dilakukan. Bahkan ada pendapat yang menyatakan bahwa yang kena OTT adalah orang yang “sial atau apes”.
Seperti Kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) adalah salah satu skandal korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia yang melibatkan berbagai aktor penting dari pemerintahan, legislatif, BUMN, hingga sektor swasta.Kasus korupsi e-KTP menunjukkan adanya korupsi sistemik, di mana praktik-praktik koruptif dilakukan secara terorganisir melibatkan banyak pihak. Skema ini beroperasi mulai dari tingkat birokrasi di Kemendagri, legislator di DPR, hingga sektor swasta yang terlibat dalam pengadaan proyek. Adanya pembagian dana korupsi di antara pejabat pemerintah, politisi, dan rekanan bisnis menunjukkan betapa terstrukturnya kongkalikong tersebut.
Beberapa aktor utama yang terlibat, seperti Setya Novanto (mantan Ketua DPR RI), Irman (mantan Dirjen Dukcapil Kemendagri), dan Andi Narogong (pengusaha), memegang peran krusial dalam menyusun rencana, membentuk konsorsium palsu, dan mengamankan dana proyek untuk kepentingan pribadi. Peran Setya Novanto sebagai penghubung antara birokrasi dan DPR untuk memastikan proyek berjalan memperlihatkan betapa pentingnya posisi politis dalam skema korupsi ini.
Korupsi dalam proyek e-KTP menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun dari total anggaran proyek Rp 5,9 triliun. Hampir setengah dari anggaran tersebut diselewengkan untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu. Penggelembungan harga dalam proses tender serta pembentukan konsorsium palsu juga berkontribusi signifikan terhadap besarnya kerugian negara.
Korupsi e-KTP tidak hanya melibatkan pihak di pemerintahan, tapi juga wakil rakyat di DPR, pengusaha, serta BUMN yang seharusnya menjaga transparansi dan akuntabilitas proyek publik. Proyek ini dirancang sebagai program nasional untuk memperbaiki sistem administrasi kependudukan di Indonesia, namun dirusak oleh keterlibatan aktor-aktor tersebut dalam korupsi.
