Pada 20 Februari lalu, Presiden Prabowo Soebianto melantik dan mengambil sumpah 39 Gubernur, Wakil Gubernur, serta 439 Bupati/Walikota se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta.
Pelantikan ini dilakukan secara serentak dan dipusatkan di Ibukota Negara, menandai dimulainya kepemimpinan baru di tingkat daerah.
Momentum ini seharusnya menjadi titik awal bagi pemerintah daerah, termasuk Sumatera Barat (Sumbar), untuk bersinergi dengan pemerintah pusat dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks.
Kerjasama, komunikasi, dan koordinasi yang terukur antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Emas, sebagaimana menjadi bagian dari Asta Cita Pemerintahan Presiden Prabowo Soebianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam konteks ini, Sumatera Barat harus memainkan peran strategis dalam rencana pembangunan nasional.
Banyak kalangan, baik masyarakat lokal maupun perantau, sering menyampaikan keluhan mengenai kualitas pembangunan infrastruktur di Sumbar yang masih tertinggal dibandingkan provinsi tetangga seperti Riau, Jambi, dan Bengkulu.Hal ini menjadi perhatian serius karena pembangunan yang lambat dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
Pelantikan serentak kepala daerah pekan lalu seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah daerah di Sumbar untuk mengintegrasikan diri dalam program nasional, khususnya di bidang infrastruktur, ekonomi, pemberdayaan, dan kebudayaan.
Namun, tantangan utama yang dihadapi adalah revisi anggaran akibat efisiensi yang diterapkan pemerintah pusat.
Efisiensi anggaran bukan berarti mengurangi kualitas pembangunan, melainkan mengoptimalkan penggunaan dana sesuai kebutuhan.
