Bayangkan kas negara seperti pohon besar yang menaungi seluruh Nusantara. Pajak adalah akar kuat yang menghunjam dalam ke tanah, PNBP menjadi batang kokoh yang menegakkan pohon, dan hibah ibarat embun yang menetes lembut ke ujung daun. Semakin subur akarnya dan semakin tebal batangnya, semakin lebat pula dedaunan pembangunan yang bermekaran menjadi sekolah berdinding kokoh, jalan-jalan yang mulus, hingga alat pertahanan yang makin tangguh. Namun bila akar pajak melemah atau batang PNBP rapuh, pohon pembangunan bisa meranggas, membuat naungan kesejahteraan kian menipis. Karena itu, memahami dari mana nutrisi APBN berasal menjadi penting bagi siapa saja yang mencintai Republik ini dan mendambakan masa depannya tetap teduh.
Hingga 7 Juli 2025, kami belum dapat menemukan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2024. Oleh sebab itu, untuk sementara kami masih menggunakan data tahun 2023 sebagai rujukan. Selanjutnya, mari kita telusuri bagaimana pohon besar bernama APBN ini tumbuh, serta cara kita bersama dalam menyuburkannya yang sering disebut dengan meningkatkan tax ratio.
APBN 2023 mencatat pendapatan Rp2.784 triliun atau 105 % target Perpres 75/2023, menurut Kementerian Keuangan. Sebanyak 77 % berasal dari penerimaan perpajakan, 22 % dari PNBP, dan sisanya hibah. Dari komponen pajak Rp2.154 triliun, PPh Non-Migas berkontribusi 46 % (Rp 983 triliun), PPN 34 % (Rp 738 triliun), dan cukai 10 % (Rp 222 triliun), sedangkan PPh Migas, PBB, dan pajak lain melengkapi sisanya. Angka-angka tersebut menyalakan sekolah, puskesmas, gaji ASN-Polri-TNI, irigasi desa, dan alat pertahanan di seluruh Nusantara.
Tax ratio 2023 berada di 10,31 %, keenam terendah di ASEAN dengan Thailand memimpin di 17 % dan Vietnam 16 %. Sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan diperkirakan hanya menyetor 5–7 % dari PDB sektoral; karenanya basis pajak perlu diperluas tanpa menekan pelaku ekonomi mikro. Peningkatan tax ratio ditempuh lewat ekstensifikasi, intensifikasi, hilirisasi, dan digitalisasi yakni empat gigi roda yang saling mengunci agar tarif tak perlu diangkat.
Ekstensifikasi dimulai dengan pendataan komprehensif: NPWP massal bagi UMKM, pedagang daring, petani, dan nelayan menggunakan tarif final super-ringan, formulir sederhana, dan batas omzet memadai, agar beban administrasi tetap minimal. Penegakan lebih tegas diarahkan ke korporasi menengah-besar di perkebunan, kehutanan, dan tambang rakyat yang sebelumnya luput, dengan integrasi OSS, perbankan, dan platform digital sebagai lampu sorot omzet tersembunyi. Dengan data terpadu, kepatuhan tumbuh alami dan penerimaan naik tanpa memeras lapak kecil.
Intensifikasi menutup kebocoran lewat audit transfer-pricing agar laba tidak terbang ke luar negeri, serta validasi biaya dan insentif supaya tak diselewengkan. Implementasi e-faktur, e-bupot, dan risk profiling memusatkan tenaga fiskus pada wajib pajak berisiko tinggi. Kebijakan ini meningkatkan penerimaan bersih sembari memberi kepastian hukum usaha, sehingga tarif tak perlu dinaikkan.
Hilirisasi memperkuat ekonomi formal: tandan sawit diolah menjadi minyak goreng atau bijih nikel menjadi sel baterai, memicu PPN, CIT, dan royalti di dalam negeri. Transaksi fintech dan QRIS meninggalkan jejak digital yang mudah diverifikasi. Pemerintah juga perlu meninjau tax holiday dan tarif final 0,5 % omzet UMKM agar tidak disalahgunakan korporasi besar lewat pemecahan entitas.Pajak daerah ibarat sumur PAD yang mampu meringankan pusat. Revaluasi NJOP dan digitalisasi pembayaran PBB, reklame, IMB, serta parkir meningkatkan kas pemda. Sinergi data DJP, Bea Cukai, OJK, OSS, perbankan, dan marketplace membentuk bendungan informasi, sehingga transaksi di Shopee, Tokopedia, dan TikTok Shop otomatis terpotong PPh dan PPN.
Kenaikan tax ratio dua poin berarti tambahan Rp200 triliun setahun yang cukup untuk 30 RS regional, 800 km jalan kabupaten, jutaan sambungan internet cepat, atau modernisasi alat pertahanan. Ruang fiskal ekstra dapat menahan inflasi pangan, menjaga subsidi JKN, membiayai program padat karya, dan meringankan beban keluarga berpenghasilan rendah sambil menjaga defisit terkontrol.
