DPR, Supremasi Konstitusi, dan Amanah Demokrasi

Peringatan Jusuf Kalla bahwa ucapan anggota DPR dapat memicu amarah rakyat adalah sinyal krisis etika politik. Wakil rakyat yang berbicara sembarangan bukan hanya merendahkan rakyat, tetapi juga mengikis marwah konstitusi dan demokrasi itu sendiri.

Bung Hatta pernah menegaskan bahwa demokrasi Indonesia harus berdiri di atas asas moral dan keadilan sosial, bukan sekadar angka mayoritas. Sutan Syahrir mengingatkan, demokrasi tanpa akhlak politik hanya akan melahirkan oligarki yang bersembunyi di balik bendera demokrasi. Tan Malaka menulis bahwa politik sejati adalah jalan pengabdian bagi rakyat, bukan alat bagi elite untuk menguasai.

Pesan para pendiri bangsa itu berpadu dengan pandangan kontemporer: Amien Rais selalu menekankan pentingnya moral force dalam politik agar demokrasi tidak terjebak dalam korupsi dan pengkhianatan mandat. Sementara Anies Baswedan berulang kali mengingatkan, demokrasi yang sehat lahir dari partisipasi rakyat dan keberpihakan pada keadilan, bukan dari kompromi dengan kepentingan sempit.

Secara sufistis, amanah rakyat adalah titipan Allah. Lidah anggota DPR adalah saksi yang kelak dimintai pertanggungjawaban di hadapan-Nya. Kata-kata yang menghina rakyat adalah bentuk pengkhianatan pada amanah, dan pengkhianatan pada amanah adalah jalan menuju kehinaan politik.

Rakyat turun ke jalan bukan hendak merusak tatanan, melainkan mengingatkan bahwa demokrasi tanpa etika hanyalah panggung kosong. Jika DPR benar-benar ingin menjaga martabat bangsa, maka jalan satu-satunya adalah merawat konstitusi, menegakkan akhlak politik, dan menghormati rakyat sebagaimana dicita-citakan oleh para pendiri bangsa dan pemikir demokrasi hari ini. (***)