Jakarta–Untuk meningkatkan pengawasan pemerintahan di Sumatera Barat, DPRD Sumbar melakukan workshop selama 2 hari penuh, dengan mengangkat tema “Sosialisasi Fungsi Pengawasan DPRD Dalam meningkatkan Kinerja Pemerintahan Daerah”.
Workshop yang diadakan di hotel Balairung, Matraman Jakarta bekerjasama dengan bagian pengabdian masyarakat Departemen Dalam Negri, Kamis (31-1/3-4/2022), juga menghadirkan pakar politik Ichsanuddin Noorsy.
Dalam paparan awal, Ichsanuddin Noorsy membeberkan landasan hukum sistem politik Indonesia menurut UUD 1945, UU no 17/2003 dan UU nomor 23/2014, dimana jelas fungsi legislatif yakni budgeting, pengawasan, pembentukan Perda, sementara fungsi eksekutif atau gubernur Keputusan gubernur dan instruksi gubernur.
Dalam menjalankan instruksi atau keputusan gubernur, maka semuanya diawasi oleh legislatif, sehingga tidak ada penyimpangan, baik dalam hal budgeting atau anggaran, dan pelaksanaan aturan lain terutama peraturan daerah.
Workshop dan juga diskusi tersebut juga dihadiri stakeholder lainnya, seperti BPS dan SKPD, juga sekretaris DPRD Sumbar Raflis.
Pada kesempatan tersebut kepala BPS Perwakilan Sumatera Barat juga membeberkan jumlah pengangguran dan perkembangan lainnya, sehingga bisa menjadi masukan dalam diskusi, yang diresfon dengan serius para anggota DPRD Sumbar.
Diskusi dan workshop berjalan amat interaktif, sehingga tidak terasa waktu terus berjalan, karena keseriusan dalam menggali masukan dari para ahli serta pemilik data.
Ketua DPRD Sumbar Supardi, yang merupakan bagian kaynot speaker juga meminta agar peserta terus bertanya pada para pakar, sehingga pengawasan terhadap pemerintahan provinsi Sumatera Barat semakin optimal.
“Para peserta workshop, khususnya teman-teman anggota DPRD Sumbar, agar bisa terus menggali semua masukan dari narasumber dan pembicara saat ini, sehingga optimalisasi pengawasan bisa tepat sasaran,” tutur Supardi.
Dia juga mengatakan, workshop dan diskusi saat ini amat terasa keseriusannya, karena diisi para pembicara yang paham dengan data dan ahli di bidangnya, vokal serta tidak diragukan.
“Semua yang hadir sebagai pembicara ahli dan paham dengan data, sehingga membuat kita peserta amat serius untuk menggali lebih jauh, guna pengawasan kinerja pemerintah, untuk kepentingan masyarakat Sumatera Barat,” tambah Supardi lagi.
Ini bukan pertama kali DPRD Sumbar melakukan workshop dan diskusi, semuanya untuk melengkapi ilmu yang ada, dalam menjalankan fungsi sesuai dengan aturan per-undang-undangan berlaku.
Usai melakukan workshop dan diskusi, pimpinan serta anggota DPRD Sumbar juga melakukan pembahasan ringan ketika sedang minum, sehingga semua bisa diramu menjadi satu, dengan tujuan pelayanan terbaik dalam tatanan administrasi dan tehnis, serta aplikasi dilapangkan.
“Kita ramu semua masukan, sehingga bisa menjadi optimal dan baik dalam menjalankan fungsi yang ada,” tutup Supardi menegaskan.(***)
