Padang, — Calon Gubernur (Cagub) Sumbar yang dietapkan KPU beberapa minggu lalu, Ir. H. Mulyadi menyoroti Kota Padang yang hingga kini belum memiliki terminal. Akibatnya, muncul terminal terminal bayangan di sejumlah persimpangan jalan yang berpotensi menimbulkan kemacetan.
Dalam sambutannya saat temu ramah dengan tokoh-tokoh masyarakat Padang Timur dan Padang Selatan, Sabtu laku. Selain itu juga hadir ketua DPC Partai Demokrat Ilham Maulana, SH dan beberapa pengurus partai.
Di hadapan para tokoh masyarakat dan kadernya, Mulyadi menyoroti ketiadaan terminal di Padang. Mulyadi mengatakan Kota Padang adalah etalasenya Sumatera Barat dan jadi tanggung jawab bersama antara pemko dan pemprov.
“Kota Padang selain tanggung jawab walikota juga tanggung jawab kita karena? Kota Padang adalah etalasenya Sumatera Barat, tak berteminal tak elok dalam penataan kota yang jadi pintu gerbang Sumbar,” tuturnya.
Menurutnya, kalau orang melihat kota Padang kacau balau, orang akan berpemikiran Sumatera Barat kacau balau.
“Jadi ini harus menjadi perhatian kita khusus provinsi harus mengambil peran dalam hal ini. Karena sudah bertahun tahun tidak ada solusi,” katanya.
Sesuatu yang terkait dengan kewenangan provinsi, Mulyadi akan ambil peran ini.
“Karena saya mengerti mengenai perencanaan wilayah, rasanya lucu kalau Kota Padang ini tidak punya terminal, sedangkan kota kota kecil punya terminal, seperti Bukittinggi aja punya terminal untuk menjamin konektivitas antar wilayah,” bebernya lagi.
Untuk menjawab itu semua Mulyadi berjanji akan membangun sebuah terminal di ibu kota provinsi ini untuk menjadi sarana konektivitas antar wilayah di Sumatera Barat dan luar Sumatera Barat.
“Kalau kami ditakdirkan terpilih, kami akan bangun terminal dalam rangka menunjang dan mendukung terciptanya transportasi umum yang aman dan nyaman bagi penduduk Sumatera Barat,” pungkasnya.
Kegiatan yang diadakan di kantor DPC Partai Demokrat Kota Padang ini mendapat sambutan yang hangat dan antusiasme yang tinggi dari yang hadir maupun masyarakat sekitar.
Namun dikarenakan aturan yang ketat mengingat kondisi pandemi, serta peraturan yang hanya membolehkan kampanye dihadiri 50 orang peserta. Akibatnya banyak masyarakat yang hanya dapat menyaksikan kegiatan dari jauh. (rilis: mualimcenter)
