Padang,— Pengelolaan keuangan Pemprov Sumbar kembali berbrevet Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari hasil penilaian LHP oleh BPK RI.
“Sumbar WTP lagi waooo. WTP its yes… namun catatan-catatan LHP BPK sangat mengganggu dan berpotensi mencacatkan opini WTP,” ujar Ketua Fraksi Partai Gerindra Sumbar Hidayat usai paripurna penyampaian hasil penilaian LHP oleh BPK RI, Jumat 20/5-2022 fi Gedung DPRD Sumbar.
Menurur Hidayat ada temuan ynag mengganjal WTP itu, artinya WTP tidak jaminan 100 persen tentang pengelolaan keuangan daerah sudah efektif dan bermanfaat.
“Kita berharap Gubernur Sumbar segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut, sesuai waktunya, yakni maksimal 60 hari sejak LHP diterima Gubernur dan DPRD, dan untuk tindak lanjut ini, pasti Gerindra kawal,” tegas Hidayat.
WTP diberikan BPK RI atas LHP Keuangan Pempriv Sumbar tadi itu meliputi
A. Kesesuaian SAP
B. Kepatuhan terhadap PUU
C. Kecukupan
D.Efektivtas (sistem pengendalian intern
Paten dan apresiasi Gerindra mendapat acungan jempol publik Sumbar, karena semua orang tahu kalau Gerindra adalah satu dari tiga Parpol ynag tidak segaris dengan Pemprov Sumbar alias oposisi.
“Bagi Fraksi Gerindra ketika sebuah kinerja Pemprov Sumbar itu baik dan dinilai baik, maka soal opisisilah namanya kita kesampingkan dulu. Untuk WTP ini Fraksi Partai Gerindra berikan apresiasi. Karena ada spirit perbaikan tata kelola keuangan daerah yang terus membaik,”ujar Hidayat.
Penyampaikan hasil penilaian LHP Pemprov di Parpipurna DPRD Sumbar disampaikan langsung oleh Pejabat BPK RI
Novian Herodwijanto, SE. MM.Ak.CA.SSFAm (adr)
