Padang — Anggota DPRD Kota Padang, Budi Syahrial mengkritisi pelayanan pasien Puskesmas di Komplek Fillano Parak Karakah Padang Timur. Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang dinilai lambat merespon pengaduan masyarakat.
“Miris memang berdasarkan pengaduan masyarakat ke DPRD Padang. Puskesmas dengan gedung bagus dan baru saja diaktifkan di komplek Fillano Parak Karakah Padang Timur belum juga melayani pasien dengan prima,” tulis Budi Syahrial dalam status FBnya, Selasa 25/5-2021.
Dia juga mengungkapkan, alat untuk pengukur tensi saja tidak ada, padahal harga alat itu tidak terlalu mahal hanya Rp 300 ribuan saja.
“Setahu saya yang pernah menjadi dosen di Stikes Lenggogeni setiap mahasiswi bidan dan perawat pasti memiliki alat itu saat kuliah dan magang praktek, apakah tidak bisa dipakai dulu yang ada dan apakah tidak punya uang DKK sehingga untuk alat rusak seharga 300 ribuan tidak terbeli sementara alat itu penting adanya,” ungkapnya.
Hal itu, dikatakannya Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Padang telah mengabaikan Undang-Undang Praktek Kedokteran, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Rumah Sakit, Permenkes No. 159 b/1988 tentang Rumah Sakit dan Surat Edaran Dirjen Pelayanan Medik No. YM.01.04.3.5.2504 tentang Pedoman Hak dan Kewajiban Pasien, Dokter dan Rumah Sakit. (age).
