DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanah Datar menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir sembilan fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tanah Datar tahun anggaran 2019.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Anton Yondra didampingi Wakil Ketua Irman dan Saidani dihadiri 27 dari 34 anggota dewan, Bupati Irdinansyah Tarmizi, Forkopimda, Sekwan Elizar, Sekda Hardiman, Para Asisten, Kepala OPD dan wali nagari se-Tanah Datar di ruang Sidang DPRD Pagaruyung, Kamis 29/11.
Pada laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Irman menyampaikan landasan perumusan APBD Tanah Datar 2019 berdasarkan nota penjelasan Bupati terhadap Ranperda APBD Tanah Datar tanggal 29 Oktober 2019, pandangan sembilan fraksi DPRD pada 7 November 2018, tanggapan Bupati atas pandangan fraksi pada 9 November 2018, rapat internal Banggar DPRD terhadap pembahasan Ranperda pada 27 September 2018 dan pembahasan pada pembicaraan tingkat I antara Banggar DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Tanah Datar, pada 12-17 November 2018.
“Setelah pembahasan maka diambil kesepakatan di mana Pendapatan sebelum pembahasan sebesar Rp999,571 miliar, setelah pembahasan disepakati bertambah menjadi Rp1,36 triliun,”ujar Irman.
Ia menjelaskan, untuk anggaran belanja daerah sebelum pembahasan Rp1,121 triliun setelah disepakati bertambah menjadi Rp1,452 triliun. Sedangkan untuk pembiayaan daerah disepakati sebesar Rp.92,451 miliar.
Dijelaskan, rincian belanja pada masing-masing perangkat daerah terdiri dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp488,859 miliar, Dinas Kesehatan Rp144,129 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah Rp25,336 miliar, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Rp133,984 miliar, Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Rp10,342 miliar.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp11,049 miliar, Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Rp3,563 miliar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp4,117 miliar, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Rp7,524 miliar, Dinas Pangan dan Perikanan Rp7,264 miliar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp6,408 miliar.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp13,713 miliar, Dinas Perhubungan Rp6,821 miliar, Dinas Komunikasi dan Informatika Rp6,525 miliar, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Rp5,622 miliar, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp7,761 miliar.
Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Rp30,318 miliar, Dinas Pertanian Rp22,129 miliar, DPRD Rp14,705 miliar, Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Rp753,755 miliar, Sekretariat DPRD Rp29,225 miliar, Kecamatan X Koto Rp2,385 miliar, Kecamatan Batipuah Rp1,941 miliar, Kecamatan Rambatan Rp2,101 miliar, Kecamatan Limo Kaum Rp2,103 miliar.
Kecamatan Tanjung Emas Rp2,202 miliar, Kecamatan Lintau Buo Rp2,157 miliar, Kecamatan Sungayang Rp1,867 miliar, Kecamatan Sungai Tarab Rp2,215 miliar, Kecamatan Pariangan Rp2,934 miliar, Kecamatan Salimpaung Rp2,171 miliar, Kecamatan Padang Ganting Rp2,11 miliar, Kecamatan Tanjung Baru Rp1,986 miliar, Kecamatan Lintau Buo Utara Rp2,215 miliar, Kecamatan Batipuah Selatan Rp1,983 miliar.
Inspektorat Rp5,119 miliar, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Rp7,372 miliar, dan Badan Keuangan Daerah Rp25,765 miliar.
Pada kesempatan itu sembilan fraksi menyampaikan pendapat akhirnya mengenai persetujuan atau tidak menerima rancangan APBD yang diawali Fraksi Partai Keadilan Sejahtera melalui juru bicaranya Istiglal, Fraksi Demokrat Donna, Fraksi PPP Arianto, Fraksi Golkar Syamsul Bahri, Fraksi PDI Perjuangan Asrul Jusan, Fraksi Bintang NasDem Rasman, Fraksi PAN Benni Remon, Fraksi Hanura Adrison Datuak Parpatiah dan Fraksi Gerindra Afrizal.
Dalam penyampaian pendapatnya, Fraksi PDI Perjuangan dan NasDem menerima Ranperda menjadi Perda, sedangkan PKS, PPP, PAN menerima Ranperda menjadi Perda dengan catatan.
Sedangkan Fraksi Demokrat dan Golkar tidak menerima, kemudian Hanura dan Gerindra bersikap tidak menerima dan tidak menolak.
Karena terjadi ketidaksepakatan fraksi dalam pandangannya, sidang yang berlangsung sampai malam tersebut dilanjutkan dengan rapat khusus pimpinan fraksi.
“Dari pandangan fraksi yang telah kita dengar bersama rata-rata fraksi mempertanyakan tentang rencana pembangunan Lapangan Cindua Mato, pembangunan lahan parkir, pengadaan mobiler perpustakaan yang sedang di bangun dan beberapa kegiatan lainnya, dan Fraksi juga menginginkan program pembangunan bukan seremonial saja, namun benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,”ujar Ketua DPRD Anton Yondra.
Anton menyebutkan bahwa setelah diperoleh kesepakatan untuk menyetujui Raperda dijadikan Perda APBD Tanah Datar 2019, namun dengan catatan khusus agar disempurnakan tertuang dalam berita acara, seperti penundaan atau pembatalan rencana pembangunan Lapangan Cindua Mato karena belum ada presentasi dan penyampaian Detail Engineering Detail (DED) oleh dinas terkait kepada DPRD, pembangunan lahan parkir dan pengadaan mobiler perpustakaan.
“Kita telah lakukan rapat khusus bersama ketua fraksi dan diperoleh kesepakatan, 6 fraksi menyatakan menerima termasuk fraksi Golkar dan 3 fraksi lainnya menyatakan tidak menolak dan tidak menerima, namun sesuai peraturan berlaku Ranperda sudah bisa jadi Perda yang tertuang dalam berita acara yang akan ditandatangani pimpinan DPRD bersama Bupati,” jelas Anton.
Usai penandatanganan Berita Acara Kesepakatan, Bupati Irdinansyah Tarmizi menyampaikan terima kasih atas kerja keras dan kerjasama antara DPRD dengan TPAD Tanah Datar.
“Saya mohon maaf kalau selama pembahasan ada hal-hal yang kurang berkenan sehingga pembahasan ini menjadi alot, namun tentu itu untuk kebaikan kita semua, agar program dan kegiatan yang dibuat memang untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat Tanah Datar dan akhirnya telah kita sepakati bersama,” tutur Irdinansyah.
(*pariwara-dprd/fantau)
