SATU dari banyak mimpi bangsa ini yaitu mewujudkan desa yang maju, Indonesia hebat, sekarang di era pemerintahan Presiden Joko Widodo lewat Menteri Desa PDTT Eko Putro Sandjojo upaya memajukan desa lewat dana desa terus berproses.
Tak mudah mewujudkan impian tersebut. Realisasinya, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bergerak aktif. Pola membangun Indonesia dari pinggiran diaplikasikan dengan membangun daerah tertinggal, terluar dan daerah trasmigrasi.
Sejak 2015 hingga 2018, untuk menyatakan mimpi desa maju, pemerintah telah menggelontorkan dana untuk percepatan pembangunan desa sebesar Rp 187 triliun.
“Angkanya terus meningkat setiap tahun,”ujar Staf Khusus Kemendes PDTT H Febby Datuk Bangso, kepada media beberapa waktu lalu di Padang.
Konon menurut data, dana sebesar itu menjadi angka terbesar yang pernah ada dari satu kementerian untuk percepatan pembangunan desa.
Pada 2015 disalurkan sebesar Rp 20,7 triliun kepada 74.093 desa. Meningkat di tahun kedua, yakni 2016, menjadi Rp 47 triliun untuk 74.754 desa. Di tahun 2017, jumlah dana desa yang disalurkan kepada 74.910 desa mencapai Rp 60 triliun. Dan pada 2018 dengan jumlah yang sama yaitu Rp 60 triliun kepada 74.957 desa.
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) berperan dalam mengawal pemanfaatan dari dana desa tersebut.
Menurut Febby yang juga Ketua DPW Partai Kebangkitan Bangsa (DPW PKB Sumbar) tersebut, komitmen pemerintah terhadap percepatan pembangunan desa sangat jelas. Pemerintah tidak sekadar menggucurkan dana begitu saja.
“Regulasinya jelas. Dana Desa diperuntukkan kepada masyarakat desa. Bentuknya bisa dalam program pembangunan fisik, dilaksanakan dalam bentuk proyek padat karya tunai. Ada juga dalam bentuk pemberdayaan yang meliputi peningkatan kualitas diri, peningkatan SDM, termasuk menumbuhkan semangat berinovasi terhadap keterbatasan yang dimiliki desa,”ujar Febby.
Pelaksanaan progam tersebut tidak berjalan sendiri. Pemerintah sudah mempersiapkan regulasinya, juga mempersiapkan tim kerja yang akan mendampingi masyarakat desa.
Pendampingan dilakukan secara berjenjang, dari tingkat desa (di Sumbar; Nagari), kota atau kabupaten, provinsi.
“Ada sekitar 35 ribu pendamping desa yang tersebar diberbagai tingkatan tersebut di seluruh Indonesia, kini pendamping desa itu termasuk pilar sipengujud mimpi bangsa, “ujar Febby.
H Febby Datuk Bangso memastikan, kehadiran pendamping desa tersebut sangat penting. Mereka berperan besar melakukan pendampingan untuk pembangunan desa tersebut. Pendampingan yang dilakukan sejak perencanaan program yang dirumuskan dalam musyawarah desa (nagari) hingga mengawal pelaksanaan program dan pelaporannya.
“Tak sedikit pula diantaranya, para pendamping terpaksa mengerjakan pekerjaan lain karena mereka dipercaya bisa membantu persoalan yang dihadapi desa atau nagari tersebut,”ujar Febby yang banyak kalangan disebut tokoh muda Sumbar berpengaruh di pusat pemerintahan.
Febby melukiskan banyak kisah para pendamping desa. Banyak suka dan duka yang dihadapi mereka di lapangan. “Demi mewujudkan impian bangsa, mempercepat pembangunan desa, mereka rela meninggalkan keluarga berhari-hari, malahan ada yang bulanan,”ujar Ketua Forum Bumdes Indonesia ini sembari memberikan apresiasi kepada seluruh pendamping desa. (rilis/dikutip:rakyatsumbar)
