Pengacara PT KAI Adukan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dua Senator

oleh -1,388 views

Padang,—Pengacara PT KAI Miko Kamal adukan dugaan pelanggaran kode etik dua Senator kepada badan kehormatan DPD RI.

Laporan itu menurut Miko Kamal menindaklanjuti beberapa anggota DPD RI soal hukum antara PT KAI DIVRE II SUMBAR dengan BASKO, di Balaikota 5 Febuari 2018 lalu.

Laporan dugaan pelanggaran kode etik disampaikan langsung Kuasa Hukum PT KAI Miko Kamal SH,LL,M,PhD dan Hendra Ritonga, SH,CLA ke Kantor DPD RI Perwakilan Sumbar, Jl. Musi No. 33 Padang, Senin 5/3 untuk diteruskan ke DPD RI di Jakarta.

“Kita mengadukan dugaan pelanggaran kode etik ke badan kehormatan DPD RI melalui Kantor Perwakilan DPD RI Sumbat atas dugaan adanya intervensi hukum terhadap putusan MA yang sah,”ujar Miko usai menyerahkan ke Koordinator Sekretariat DPD RI Perwakilan Sumbar Ria.

Miko Kamal selaku Kuasa Hukum PT KAI juga membeberkan beberapa pelanggaran yang telah dilakukan dua orang anggota DPD RI terhadap kasus hukum yang bukan domain senator.

Miko Kamal menerangkan beberapa anggota (BAP) Badan Akuntabilitas Publik datang kepadang melakukan pemeriksaan ke Basko, awalnya bukan mencapuri urusan hukum tapi mencari solusi.

“Tapi kenyataan berbeda , yang dibicarakan malah persoalan urusan hukum, mereka malah melakukan penilain mengatakan bukti-bukti yang dimiliki PT KAI tidak sah, tidak ada buktinya itu perbuatan tidak pantas dan dibenarkan secara hukum.”ujar Miko.

Padahal kata Miko Kamal perkara hukum PT KAI dengan Basko bukan urusan DPD RI.

“Soal penegakan hukum di republik ini memiliki kewenangan yudikatif itu yaitu Mahkamah Agung, dan perkara itu sudah diputuskan MA, PT KAI sudah benar dan menang,”ujar Miko.

Ternyata pasa pertemuan 5 Februari 2018 difasilitasi Pemko Padang, trnyata dua orang anggota DPD Abdul Gafar Salim dan Andi surya melakukan intervensi terhadap putusan hukum mereka mengatakan alat bukti PT KAI tidak sah, padahal semuanya itu sudah inkracht.(wanteha)