Pengamat: Meski Sulit, Putusan Tunda Pilkada demi Setiap Nyawa Berarti

oleh -144 views
Yosmeri minta pemerintah dan DPR RI lakukan evaluasi setiap saat atas Pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi, Selasa 29/9 di Padang. (foto: dok)

Padang,—Covid-19 menghajar seluruh komponen negeri, klaster pun setiap hari bermunculan.
Meski penerapan protokol kesehatan super ketat, ulah disiplin rendah akhirny apa? di Sumbar klaster Pilkada nyata adanya.

Dari tracking media sejak tahapan Pilkada dimulai lagi, sudah puluhan orang di dua lembaga penyelenggara, KPU dan Bawaslu terpapar covid-19.

Terbaru Ketua Bawaslu Bukittinggi, Anggota KPU Bukittinggi, semoga Ketua KPU Bukittinggi hasil swabnya negatif kalau tidak akan emnambah deretan nama penyelenggara Pilkada positif di Sumbar.

Sebelumnya KPU dan Bawaslu Agam, info didapat, kabarnya KPU Padang karena staf positif sempat lockdown atau bekerja daring dari rumah selama dua hari. Dan Kamis ini swab massal pun akan dilaksanakan KPU Sumbar.

Menurut Pengamat Politik Nasional, Yosmeri, klaster itu nyata dan semakin dekat hari H Pilkada makin menggurita klaster Pilkada tersebut.

“Ini peringatan keras kepada pemerintah dan KPU serta DPR RI yang bersikukuh menunda Pilkada 9 Desember, sekalipun Ormas Islam terbesar NU dan Muhammadiyah juga Komnas HAM RI sudah minta Pilkada ditunda, tapi alasan agenda konstitusionil Pilkada tetap, covid-19 dihadapi dengan protokol kesehatan. Faktanya setiap hari ada penyelenggara Pilkada terpapar virus korona,”ujar Yosmeri yang mengkhawatirkan pelaksanaan tahapan Pilkada bakal tersendat, Selasa 29/9 di Padang.

Ingat kata Yosmeri, KPU dan Bawaslu itu bekerja per tahapan dan itu tujuh hari dalam seminggu dengn intensitas kerja tinggi tentu menumbuhkan kelelahan, menurut ahli penyakit dalam, saat tubuh lelah akan mudah terpapar covid-19.

“Lihat saja baru beberapa hari setelah penetapan dan pencabutan nomor urut pasangan calon kepala daerah, sudah ada penyelenggara ‘berjatuhan’ karena terkonfirmasi covid-19. Saya tidak bisa bayangkan dan sangat mengkhatirkan kalau di masa kampanye saat ini makin masif penukarannya. Ada 270 daerah Pilkada dengan melibatkan masyarakat, walaupun ada aturan protokoler kesehatan, bagaimana dengan masyarakat kita yang tingkat kesadaran dan kepatuhan terhadap standar protokoler rendah?,”ujar Yosmeri.

Lihat saja, di KPU Agam saat pendafataran calon kemarin dulu itu, Bapaslon bawa pendukung ternyata ada yang positif, KPU dan Bawaslu Agam pun harus swab. hasilnya ada di antara penyelenggara Pilkada di Agam positif covid-19.

“Apa tidak kasihan kita dengan penyelenggara Pilkada, mereka bekerja dengan perasaan campur aduk karena takut terpapar covid, ketika mereka tepapar maka penularannya ke keluarga terkasih mereka sangat rentan, saya yakin pengawasan protokol kesehatan tidak akan mampu menekan penularan korona ini jika terjadi kontak orang,”ujar Yosmeri.

Yosmeri meski usulkan Pilkada ditunda sampai vaksin sudah bisa dijual bebas, tapi jika Pilkada tetap lanjut 9 Desember 2020 alasan agenda konstitusi, harus ada solusi meniadakan klaster Pilkada yang tengah berlangsung saat ini.

“Supaya di waktu 2 bulan masa kampanye ini, pesta demokrasi ini jangan ternoda banyaknya korban covid-19 dan Pilkada menjadi klaster masif produktif menularkan covid-19,”ujarnya.

Untuk itu kata Yosmeri, DPR RI beserta pemerintah harus melakukan evaluasi setiap saat pelaksanaan tentang Pilkada ini.

“Jangan sampai korbankan masyarakat, setiap nyawa sangat berarti,”ujar Yosmeri.

Sementara itu Komisi Informasi Sumbar yang cukup intens mengawal keterbukaan informasi publik terkait pemilihan kepala daerah meminta KPU dan Bawaslu untuk MoU dengn Dinas Kesehatan se Sumbar.

“MoU untuk memprioritaskan hasil swab, jangn seperti sebelum ini swab diambil hasilnya, keluar sampai berhari-hari. Dan komisioner dan staf dua lembaga penyelenggara Pilkada itu sebagian mungkin tetap beraktifitas, kontak erat dengan banyak orang, MoU perlu untuk meredam klaster di lembaga penyelenggara Pilkada,”ujar Wakil Ketua Komisi Informasi Sumbar Adrian Tuswandi.

Karena, kata Adrian beban kerja penyelenggara dalam suasana galau tentu hasilnya tidak maksimal.

“Minimal hasil swabnya pagi diambil, besok paginya sudah ketahuan positif dan negatif, jika positif akan mempercepat tracking, tracing dan testing terhadap riwayat kontak penyelenggara itu,”ujar Adrian. (***)