Percepat Layanan Masyarakat, Pemkab Dhramasraya Rencanakan Beli Ranmor Bidan dan Kepala Jorong

oleh -60 views
Diskusi Bupati dan Sekda Dharmasraya terkait penyediaan fasilitas kendaraan bermotor kepada Bidan dna Kepala Jorong, Senin 30/9. (foto: humas)

Dharmasraya,—Pelayan masyarakat terdepan menjadi prioritas untuk diberdayakan. Seperti Bidan yang bertugas di nagari. Mereka menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan.

Bidan bekerja dari pintu ke pintu rumah masyarakat untuk memantau secara langsung masalah kesehatan. Demikian juga dengan kepala jorong, yang menjadi garda terdepan pelayanan masyarakat bidang pemerintahan, yang juga bekerja dari pintu ke pintu rumah warganya.

Karena itu, Bupati Dharmasraya Sutan Riska Tuanku Kerajaan berniat memberdayakan mereka. Selain diberikan pengetahuan dan keterampilan yang cukup untuk bekal menjalankan tugas, bupati peraih satya lencana pembangunan ini juga ingin memberdayakan mereka dengan alat transportasi yang layak, berupa sepeda motor.

Niat baik Pemkab Dharmasraya itu sudah disampaikan Bupati Sutan Riska Tuanku Kerajaan, saat memberikan pembekalan kepada para pengelola keuangan terhadap Permendagri 33/2019 di auditorium kantor bupati Senin 30/9.

“Pak Sekda, saya telah berjanji untuk membelikan sepeda motor kepada ibu ibu bidan. Mereka perlu mendapat prioritas karena telah memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat dan keluarganya di garda depan. Kemudian sepeda motor pak jorong yang sudah tua tua supaya diganti. Anggarannya dimasukkan ke Dinas PMD,”ujar pencetus acara Arung Pamalayu yang sangat sukses itu.

Pemkab Dharmasraya hari ini mencanangkan dimulainya penyusunan rencana kerja anggaran (RKA). Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) H. Adlisman, S.Sos., M.Si yang juga Sekda setempat mematok waktu penyelesaian anggaran pekan depan.

“Kita targetkan pekan depan sudah harus tuntas dan sesegera mungkin bisa kita rancang dan kita susun draf APBD 2020.” tegas Adlisman.

Sebagai pedoman penyusunan RKA bagi organisasi perangkat daerah (OPD), Sekda membagi angka pendapatan daerah untuk belanja tiap OPD. Namun katanya, angka tersebut masih bisa belum bulat. Jika ada perubahan lingkungan strategis, maka angka bisa saja berubah sesuai dengan prioritas daerah menurut perkembangan lingkungan strategis yang terus bergulir.

“Tapi itu sudah bisa kita pedomani untuk menyusun RKA,” kata sosok low profil itu.(rilis: hms-dharmasraya)