Oleh : ISA KURNIAWAN
Koordinator Komunitas Pemerhati Sumbar (Kapas)
Dari 26 orang bakal calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) daerah pemilihan Sumbar yang mendaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar untuk Pileg 2019, hanya 3 orang yang perempuan, yakni Emma Yohana, Rany Hastyasih dan Julia Francesca Agusta.
Persentasenya hanya 11,54%, jauh dari harapan kuota perempuan yang biasanya 30%. Bagi pencalegkan melalui partai politik (parpol), kuota 30% wajib dipenuhi, tetapi untuk DPD RI tidak ada ketentuan itu. Terserah mereka yang mendaftar.
Seterusnya pada 4 pilkada serentak 2018 yang sekarang digelar di 4 kota di Sumbar, dari total 12 pasang yang ikut (2 pasang di Kota Padang, 3 di Kota Pariaman, 3 di Kota Sawahlunto dan 4 di Kota Padang Panjang), hanya 1 perempuan yang ikut, yakni salah seorang calon walikota di Kota Pariaman. Kalau di persentasekan sangat rendah sekali, hanya 4,17%.
Yang parah itu pada pilkada serentak 2015, dari total 37 pasang calon pada 13 kabupaten / kota yang ikut, ditambah dengan 2 pasang calon gubernur / wakil gubernur di provinsi, hanya 1 perempuan yang ikut, yakni calon wakil walikota di Kota Bukittinggi. Dan pada pilkada serentak 2017, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Kepulauan Mentawai, tidak ada sama sekali calon perempuan.
Pernah juga ikut perempuan di Pilkada Padang 2013 sebagai calon walikota, waktu itu terdapat 10 pasang calon yang ikut, yang diusung oleh gabungan parpol dan dari jalur independen, tapi nasib baik masih belum berpihak kepada calon perempuan yang ikut kontestasi pilkada (eksekutif). Sampai sekarang, sejarahnya belum pernah perempuan menjadi kepala daerah / wakil kepala daerah di Sumbar.
Sementara itu di daerah lain di Indonesia, beberapa perempuan berhasil menjadi pemimpin di provinsi dan daerah kabupaten / kota sebagai gubernur / wakil gubernur dan bupati / walikota, maupun wakilnya. Padahal kalau diurut sejarahnya, perempuan Minang itu sudah lebih dulu melek politik daripada mereka. Apa yang menjadi masalahnya?
Untuk jalur legislatif agak beruntung sedikit, dimana beberapa perempuan berhasil duduk menjadi anggota dewan. Bahkan sekarang di DPD, dari 4 orang utusan Sumbar, 1 orang adalah perempuan. Di DPR, dari 14 orang, 1 orangnya perempuan.
Kemudian Ketua DPRD Padang sekarang dijabat oleh perempuan. Data pasti berapa total anggota dewan perempuan masih diteliti, tapi rata-rata di DPRD kabupaten / kota ada anggota perempuan, begitu juga di DPRD Sumbar. Tapi yang pasti, persentasenya jauh sekali di bawah 30%.
Persoalan ini harus menjadi perhatian serius bagi perempuan Minang. Bukankah Bundo Kanduang itu juga seorang pemimpin? (analisa)
