Perkuat Pengawasan Pemilu, Bawaslu Sumbar Gandeng JPS

oleh -156 views
oleh
156 views
Penandatanganan MoU Bawaslu Sumbar dan JPS , Sabtu (26/2/22) di ZHM hotel Grand Zuri, Padang. (doc)

Padang — Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumbar bidang Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga, Vifner, menilai, Memorandum of Understanding (MoU) yang dilakukan Bawaslu Sumbar dengan Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dan PGRI, sangat penting dalam upaya memasivkan dan meningkatkan partisipasi pengawasan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Dikatakan Vifner yang jadi narasumber bersama Sekretaris Bawaslu Sumbar Karnalis Kamaruddin, dalam kegiatan “Sosialisasi Pengawasan Pemilu Partisipatif di Kalangan Profesi” Sabtu (26/2/2022) di The ZHM Premier Hotel Padang, diliriknya JPS dan PGRI untuk kerjasama pengawasan pemilu, karena tugas pengawasan juga bagian dari tanggungjawab insan pers dan guru. Dan semua itu tidak lain untuk meminimalisir kecurangan demi terciptanya Pemilu jujur dan adil.

“Pers memiliki fungsi kontrol terhadap berbagai aktivitas, organisasi termasuk pemerintahan. Nah, Bawaslu dalam hal mencoba membangun kolaborasi dengan JPS untuk memperkuat pengawasan termasuk sosialisasi pelaksanaan Pemilu 2024 yang telah dilaunching sejak 14 Februari 2022 lalu,” ungkap Vifner dalam acara yang dibuka oleh Ketua Bawaslu Sumbar, Surya Efitrimen.

Dilanjutkan Vitner, awal tahapan Pemilu 2024, dimulai Juni 2022 ini. Sama dengan pemilu-pemilu sebelumnya, potensi pelanggaran selalu menjadi hal yang diperdebatkan. Karena berbagai bentuk kecurangan yang selalu saja ada oleh konstestan pemilu, baik di tingkat partai maupun perseorangan.

Karena itu Bawaslu Sumbar juga mengajak PGRI dalam melakukan pengawasan dan sosialisasi, khususnya terhadap pemilih pemula. Memang, di beberapa pemilu atau Pilkada sebelumnya, sangat banyak guru-guru yang terlihat dalam prosesnya, khususnya sebagai penyelenggara di tingkat TPS.

“Sekarang secara kelembagaan, kita perkuat kerjasama ini dengan MoU. Guru juga sangat efektif untuk melakukan sosialisasi terhadap pemilih pemula di sekolah sekolah, sampai ke tingkat masyarakat lingkungan tempat tinggalnya. Jika guru yang ngomong, biasanya lebih di dengar masyarakat. Karena itu, kita dorong Bawaslu kabupaten dan kota untuk menindaklanjuti MoU ini di tingkat daerah,” ujar Vifner.

Sementara itu Karnalis Kamaruddin menyampaikan bahwa sekretariat Bawaslu sesuai dengan kapasitasnya, selalu berupaya melakukan berbagai kegiatan dalam peningkatan SDM staf. Hal ini juga sejalan dengan memperlancar tahapan pemilu, serta proses administrasinya.

“Kesekretariatan akan mempersiapkan segalanya, termasuk merancang program lanjutan dalam melakukan penguatan SDM dan mendukung setiap tahapan menuju pemilu yang jujur dan berkeadilan, khususnya dalam meningkatkan pengawasan partisipatif,” ucap Karnalis. (ms/jps)