Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi Patut Diapresiasi

oleh
Suasana diskusi ekonomi visi misi Capres di Cikini, Kamis 11/4 (foto: dok-tkn)

Jakarta,—Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia 5 persen, hal itu dikatakan, Direktur Komunikasi Politik TKN Jokowi-Ma’ruf, Usman Kansong saat dikusi publik bertema “Visi Capres-Cawapres Menjawab Tantangan Ekonomi” di Cikini, Kamis 11/4 kemarin

“Ekonomi itu kan membandingkan. Dibandingkan dengan negara G20, kita di nomor 3 setelah Tiongkok dan India. Kenapa dibandingkan dengan G20, karena size ekonominya besar. Trend pertumbuhan ekonomi sejak pemerintahan SBY sudah turun.

Tahun 2010 sekitar 6,38 persen, tahun berikutnya turun 6,17 persen, tahun 2012 sekitar 6,03 persen, tahun 2013 turun ke 5,58 persen. Tahun 2014 Pak Jokowi dikasih angka pertumbuhan ekonomi 5,02 persen. Jadi, memang cenderung turun. Tapi setelah itu, ekonomi tumbuh terus, inflasi terjaga, daya beli seimbang,” katanya.

Usman menambahkan sekarang pemerintah sedang menjaga keseimbangan harga, kalau harga terlalu murah, yang akan dirugikan produsen. Kalau harga mahal, yang dirugikan konsumen, maka harus ada keseimbangan. “Di program Jokowi, keseimbangan itu disembut tata kelola pembangunan ekonomi. PKH salah satu upaya untuk menstabilkan daya beli,” terangnya.

Yang penting saat ini bagaimana cara memberikan subsidi, apakah mensubsidi orang atau barang. Kalau subsidi barang bisa salah sasaran. Contoh subsidi BBM di pemerintah sebelumnya yang mendapat keuntungan orang kaya. Sekarang, Jokowi subsidi ke orang, sehingga tidak salah sasaran yang digunakan untuk keperluan tertentu.

“Ini yang kami sebut keadilan ekonomi. Kesenjangan ekonomi turun karena ada program dana desa, ada PKH, BBM satu harga, sehingga meningkatkan daya beli masyarakat,” paparnya.

Upaya lain yang dilakukan untuk kemandirian ekonomi adalah dengan mengambil alih saham Freefort, Blok Mahakam skarang 100 persen milik Pertamina. Saat ini Jokowi mendorong pendistribusikan hasil pertanian lebih maksimal dengan cara membangun infrastruktur yang baik.

“Tapi saya ingin sampaikan Jokowi sudah mencapai kemajuan ekonomi. Itu patut diapresiasi. Masyarakat mengapresiasi itu. Berdasarkan hasil survei, masyarakat puas dengan kinerja Jokowi. Tentu ada berbagai persoalan, tapi ini semua akan diperbaiki di periode berikutnya,” ujarnya.

Juru Debat BPN Prabowo-Sandi Muhammad, Iqbal menilai Jokowi dulu janji pertumbuhan ekonomi 7 persen, tapi target itu gagal. “Pak Prabowo akan mengurangi kebocoran anggaran dan akan meningkatkan pendapatan, bagaimana kita bebas utang,” ucapnya.

Iqbal menambahkan sekarang, masyarakat menghadapi ekonomi berat, peluang kerja susah. “Prabowo sandi dalam 100 hari kerja akan menurunkan tarif listrik, menaikkan daya beli, pendapatan 8 juta ke bawah bebas pajak,” katanya.

Pengamat ekonomi dari Unika Atma Jaya, Rosdian yang hadir dalam dikusi publik tersebut menjelaskan pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada 2018 sekitar 5,2 sampai 5,3 persen. Target pertumbuhan pemerintahan Jokowi cukup optimis, 7 persen.

Tapi semua pertumbuhan ekonomi global melambat. Amerika saja pertumbuhan ekonomi 2,9 persen. Indonesia tidak terlalu buruk, tapi juga tidak terlalu baik. Singapura 3 persen. Vietnam dan Kamboja mampu mencapai 6 persen. “Pertumbuhan 5,2 persen angka yang patut disyukuri untuk perekonomian yang sedang sepi. Faktor eksternal tidak bisa 100 kita atur,” katanya.

Tantangan pembangunan ekonomi ke depan sangat berat, karena dua fator internal dan eksternal. Faktor eksternal adalah terjadi pelambatan kinerja ekonomi kawasan. Amerika dan China sibuk perang dagang. Eropa masalah dengan pasar keuangan. Di Asia Tenggara terjadi pelemahan permitaan barang dan jasa. Perekonomian global akan menekan perekonomian kita.

“Jadi siapaun nanti yang terpilih, bagaimana meningkatkan aktivitas ekonomi dari sisi rumah tangga,” ujarnya.

Pengamat Politik dan Direktur Eksekutif EmrusCorner, Emrus Sihombing menerangkan masalahnya sekarang, acap kali politikus menjanjikan angin surga yang tidak terukur.

Soal angka pengangguran misalnya, sejauh mana angkanya menurun. “Saya kira politisi tidak masuk konsepnya,”(rilis:tkn)