Jakarta — Harga Tandan Buah Segar (TBS) terus anjlok petani bergejolak karena harga jual TBS bikin saku mereka bolong.
Anggota DPR RI Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina, yang mendengar derita jutaan petani sawit ini, lamgsung berteriak lantang.
Memperhatikan kondisi petani sawit yang mengalami penderitaan akibat harga TBS anjlok akibat kebijakan larangan ekspor CPO oleh pemerintah.
“Tujuan pemerintah melarang bahan baku minyak goreng berupa CPO ini adalah bagus, untuk memenuhi kebutuhan minyak goreng dalam negeri dengan harga terjangkau saku rakyat. Tapi pada kenyataannya, setelah CPO dilarang ekspor, Harga minyak goreng tetap tinggi dan petani malah menderita karena larangan ekspor crude palm oil (CPO) berdampak pada anjloknya harga TBS,”tutur Nevi Zuairina Rabu 18/5-2022.
Politisi PKS ini menerangkan bahwa Harga minyak goreng mulai merangkak naik sejak bulan September 2021. Berdasarkan data dari Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, saat itu harganya masih Rp15.000 per liter.
Namun beberapa bulan kemudian harga terus naik, sampai dengan bulan Januari 2022 harga minyak goreng mencapai rata-rata Rp20.000 per liternya. Bahkan kini sejak bulan ramadhan hingga pasca lebaran idul fitri, harga minyak goreng dalam kemasan di pasar modern masih bertengger di harga 50 ribu per dua liter.
“Sudah tidak berefek kebijakan pemerintah laramgannekspor CPO itu. Alih-alih untuk menjaga stabilitas harga minyak goreng, yang ada malah kebijakan larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) membuat harga beli tandan buah segar (TBS) sawit petani di sejumlah daerah melorot, ini bisa berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi,”ujar Nevi.
Legislator asal Sumatera Barat II ini menjelaskan, bahwa fraksinya PKS, mendesak pemerintah agar petani dibantu dengan berbagai insentif.
Menurutnya, pemerintah harus bertanggung jawab sebagai dampak kebijakan ini pada petani sawit dengan membantu mereka melalui berbagai insentif yg meringankan mereka, baik insentif di input, di proses, di outputnya, atau insentif harga.
“Saya berharap, evaluasi menyeluruh terhadap seluruh kebijakan terkait minyak goreng ini. Semua serba try and error, tapi banyak melesetnya yang ditunjukkan semua kebijakan yang dikeluarkan tidak ada yang dapat menyelesaikan persoalan minyak goreng yang berlarut-larut,” lantang Nevi Zuairina.(hd)
