Jakarta,—-Rapat kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perindustrian membahas anggaran 2021 juga mengangkat isu soal PHK saat Pandemi Covid-19.
Anggota Komisi VI, Hj. Nevi Zuairina usai rapat pada siaran persnga meminta kementerian perindustrian (Kemenperin) berpartisipasi aktif mencegah atau mengurangi gelombang PHK hingga dua tahun kedepan.
“Gelombang PHK sudah mulai marak akhir-akhir ini, sebagai dampak berlanjutnya wabah coronavirus telah memukul sektor ekonomi baik perusahaan besar hingga kecil, baik swasta maupun perusahaan plat merah. Harus ada strategi taktis dari pemerintah termasuk Kemenperin,” ujar Nevi Zuairina, Kamis 25/6 di Senayan Jakarta.
Rapat kerja membahas rencana anggaran tahun 2021 Kemenprin ini menjadi acuan pelaksanaan program yang bukan saja memperkuat industri besar, namun menjadi jalan bagi pelaku usaha mikro, kecil, menengah untuk minimal bertahan di tengah wabah.
Campur tangan pemerintah ini, menurut Nevi sebagai alasan kuat agar pemerintah memberikan tambahan anggaran kemenprin tahun 2021 dimana pagu indikatif sebesar Rp.2.423.821.684.
“Saya berharap, impor bahan baku dan bahan penolong sektor industri yang masih tinggi dengan nilai impor tahun 2019 sebesar 126 Milyar USD di tahun mendatang dapat dikurangi. Rendahnya efektivitas kebijakan dalam keterbatasan ruang fiskal juga mesti dapat di atasi. Tujuan pentingnya adalah pengurangan tenaga kerja sektor industri tidak lagi menjadi isu berat pada suasana wabah ini,”ujar Nevi.
Legislator Perempuan dari PKS asal Sumatera Barat ini mengungkapkan, hasil rapat komisi VI dengan kementerian perindustrian memiliki kesepakatan menentukan penerimaan Pagu Indikatif Anggaran Kementerian Perindustrian RI Tahun Anggaran 2021.
Besarannya, berdasar Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas Nomor S-376/MK.02/2020 dan Nomor B.310/M.PPN/D.8/PP.04.02.01/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 senilai Rp 2.596.384.901.000,-
Kecilnya anggaran Kemenprin di antara mitra komisi VI sangat disayangkan Politisi PKS ini, karena seharusnya Kemenprin dapat berbuat lebih banyak untuk memajukan industri dalam negeri.
Untuk itu, Nevi sangat sepakat dengan seluruh anggota komisi VI yang lain untuk mendukung dan memperjuangkan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian RI Tahun 2021 sebesar Rp 3.428.325.000.000,- karena diperlukan untuk pemulihan industri Pasca Covid-19.
“Semoga pemerintah merealisasi usulan Komisk VI pada dukungan anggaran kementerian perindustrian sehingga bisa menerima tantangan untuk mengurangi pengangguran dengan membantu masyarakat menciptakan lapangan kerja bidang industri kerakyatan,”ujar Nevi.
Pada saat Rapat, Nevi menyampaikan kepada pemerintah tentang keaadaan di lapangan, bahwa pelaku UMKM memang sebagian ada yang berhenti, namun masih ada yang beroperasi produktif seperti industri makanan minuman, masker dan alat kesehatan.
Untuk itu, ia meminta kepada pemerintah agar membantu dan mendukung penyerapan dengan memberikan dan memudahkan peluang pasar baru.
“Turut campur tangannya pemerintah pada penyerapan produk UMKM, akan mempertahankan UMKM kita agar tetap eksis ditengah pandemi ini,”ujar Nevi.(rilis: nzcentee)
