Pilkada 2020, Setop Politik Identitas dan Pecah Belah

oleh -255 views
Pengamat Politik Yosmeri apresiais FGD Series JPS, Senin 24/2 (foto: dok)

Padang,—Pengamat politik Sumbar Yosmeri memandang FGD Series Jaringan Pemred Sumbar (JPS) dengan untuk menampung pemikiran dan pendapat para tokoh-tokoh Minang, baik di ranah maupun di rantau, sangat penting memberikan pencerahan dan pembelajaran politik kepada masyarakat mencari pemimpin Sumbar ke depan.

Yosmeri yang pernah jadi Anggota DPRD Sumbar itu, Senin 24/2 berharap diskusi pencerahan oleh harus terus diperluas. Dan kemudian, harapnya, pada akhirnya ada rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan JPS, sebagai guidance (pedoman) bagi partai politik, calon dan masyarakat pemilih di dalam menghadapi Pilkada Sumbar 2020.

“Saya melihat peran JPS sangat strategis, sebagai jembatan bagi masyarakat dengan partai politik yang punya kewenangan untuk mencalonkan seseorang menjadi kepala daerah, atau wakil kepala daerah. Dengan hadirnya JPS, diharap partai politik memperhatikan apa-apa yang telah yang dikeluarkan JPS,” ujar Yosmeri.

Lebih lanjut Yosmeri menuturkan, langkah JPS jangan sampai hanya pada tataran diskusi-diskusi yang dikonsumsi secara terbatas. Hasil dari diskusi-diskusi itu, sebutnya, haruslah diketahui masyarakat luas. Dan harus ada kesimpulan-kesimpulan, yang merupakan inti sari pemikiran para tokoh-tokoh yang ikut.

“Sehingganya eksistensi JPS sebagai insan pers, yang salah satu perannya bagaimana mencerdaskan kehidupan masyarakat, bisa maksimal,” ucap Yosmeri.

Malah, pandangan Yosmeri, JPS harus bisa memfasilitasi pertemuan, atau diskusi yang melibatkan tokoh-tokoh Minang, dan seluruh komponen masyarakat lainnya dalam sebuah ruangan. Kemudian dari diskusi tadi dilahirkan lah, rekomendasi-rekomendasi. Ini penting agar masyarakat Sumbar terhindar dari politik identitas dan pecah belah, yang selama ini dirasakan.

Ke depan, sebutnya, JPS harus ikut berperan membuat Pilkada Serentak 2020 di Sumbar berlangsung dengan aman dan sukses. Karena JPS merupakan tempat berhimpunnya para pemimpin redaksi media, yang merupakan pengambil keputusan, maka tugas JPS lah memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang pilkada yang bermartabat.

Apa yang dihasilkan JPS bukan saja menjadi pedoman bagi masyarakat pemilih semata, tapi juga terhadap partai politik dan para calon yang akan maju di Pilkada.

“Untuk partai politik, berdasarkan kriteria yang dikeluarkan, bisa dicari calon yang sesuai dengan kebutuhan pembanguan Sumbar ke depan. Sementara bagi para calon kepala daerah, data, informasi, pandangan dan aspirasi yang berkembang, bisa dijadikan referensi untuk visi misi,” tutup Yosmeri.

FDB (kiri) jubir tiga koalisi Parpol apresisi FGD Series JPS warnai pra Pilkada dalam mencari pemimpin Sumbar kedepan, Senin 24/2 (foto: dok)

FDB Kasih Jempol

Senada dengan Yosmeri, Ketua DPW PKB Sumbar sekligus jurubicara Koalisi Tiga Parpol (Golkar, PDI Perjuanhan dan PKB) H Febby Dt Bangso (FDB), JPS mampu mewarnai pra Pilkada serentak nasional di Sumbar.

“Pers di Sumbar menunjukan tract nya kembali sebagai media pencerah publik, mampu JPS menghimpun bulir-bulir pikir banyak tokoh dengan latar belakang berbeda, sebuah sumbangsih berarti bagi roadmap pemilihan pemimpin Sumbar kedepan, apresiasi saya dua jempol untuk JPS,”ujar Febby Dt Bangso.

Bahkan Febby yang mengikuti FGD Series JPS lewat pemberitaan, mengakui kalau bulir pikir narasumber sebuah ujud kecintaan kepada Sumbar lebih baik, lebih maju dan lebih unggul kedepan.

“Sulit membuat empat tokoh sekaliber Pak Syahrul Ujud, Pak Gamawan Fauzi, Prof Fasli Jalal dan prof Djihermansyah pada satu forum di waktu bersamaan. Hebatnya lagi mereka mencurahkan pikiran untuk Sumbar, bukti cinta pada minang kampung halaman para tokoh itu,”ujar Febby.

Termasuk bagaimana pula JPS menghimpun bulir pikiran tokoh berkarakter bundo kandung seperti Pro Reny Mayerni, bu Nevi Zuairina dan uni Sastri Bakri.

“Lalu bagaimana kaum milenial yang mengkritisi kondisi Sumbar kekinian lewat bulir pikiran yang realistis sebagaimana disampaikan Dony Oskaria, Ricky Donals Dt Paduko Marajo, Fadly Amran dan Yuliandre Darwis. Seperti PE 5 persen tak mesti ada Pilkada, pendidikan karakter yang belum berikan bukti maksimal serta fungsi pemimpin yang melayani,”ujar Febby. (rilis: jps/iko)