Jakarta,– Surat Edaran Mendagri Tito Karnavian tentang pejabat (Pj) kepala daerah bisa mutasi dan berhentikan (pecat) ASN, mendapat respon dari Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus, Rabu 21/9-2022.
Guspardi Gaus menilai tidak ada masalah dengan keluarnya Surat Edaran (SE) Mendagri kepada Pejabat (Pj), pelaksana tugas ( Plt) dan pejabat sementara (Pjs) Kepala Daerah melakukan mutasi maupun memberhentikan atau memberikan sanksi kepada pejabat di lingkungan pemerintahan daerah.
“No problem itu. Sepanjang dimaksudkan untuk pembinaan ASN dan dalam rangka efesiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah tentu tidak ada masalah. Apalagi SE Mendagri tersebut hanya memberikan kewenangan kepada Pj, Plt dan Pjs secara terbatas pula,” ujar Guspardi.
Dalam Surat Edaran (SE) Mendagri nomor 821/5492/SJ memberikan izin kepada Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah menjatuhkan sanksi atau hukuman disiplin bagi ASN yang tersangkut kasus korupsi dan pelanggaran disiplin berat.
“Artinya ASN yang melakukan pelanggaran berat dan tersangkut kasus korupsi dapat segera diberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku,”jelas Politisi PAN itu
Legislator asal Sumatera Barat menjelaskan pada SE ini Mendagri juga memberikan izin kepada Pj, Plt dan Pjs untuk melakukan mutasi antar daerah maupun antar instansi.
Artinya kata Guspardi, tidak perlu lagi mengajukan permohonan persetujuan tertulis kepada Mendagri sehingga pindah status kepegawaian prosesnya bisa lebih cepat, efektif dan efesien. Tetapi mutasi antar daerah tetap harus diproses di Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Namun begitu untuk mutasi pejabat internal daerah, seperti pengisian jabatan tinggi pratama dan administrator, Pj, Plt, dan Pjs kepala daerah tetap harus mendapatkan izin tertulis dari Mendagri,” ujarnya.
Jadi, pada dasarnya SE Mendagri kepada Pj, Plt,dan Pjs kata Guspardi Gaus, kewengan yang terbatas dan tidak sama dengan kewengannyakepala daerah definitif.
Guspardi tetap ingatkan bahwa Mendagri tetap harus melakukan pengawasan guna mengantisipasi potensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Pj kepala daerah dalam menyikapi dikeluarkannya SE Mendagri yang diteken 14 September 2022 ini.
“Intinya SE itu tidak melanggar sistem ketatanegaraan dan telah diatur dalam regulasi yang rigid. Jangan sampai timbul masalah hukum baru sehingga muncul gugatan-gugatan ke lembaga peradilan.Perlu dicatat masa jabatan Pj kepala yang dijabat cukup panjang (sekitar 2 tahun) dikarenakan keserentarakan pilkada pada November 2024. Berbeda dengan PJ kepala daerah pada waktu yang lalu yang menjabat dalam waktu relatif singkat ( 2-3bulan),”ujar Guspardi yang kini juga duduk sebagai anggota Baleg DPR RI tersebut.
Dikutip sari berbagai pemberitaan media, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menerbitkan surat edaran kepada penjabat atau Pj kepala daerah yang membolehkan memutasi maupun memberhentikan pejabat atau aparatur sipil negara (ASN) tanpa persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Surat edaran ini diterbitkan pada Rabu, 14 September 2022 lalu.(faj)
