PADANG PANJANG,— Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Pusat diwakili Penyuluh KB Utama, H. Nofrijal, MA Datuak Sampono Kayo mengungkapkan, Kota Padang Panjang merupakan satu-satunya daerah di Provinsi Sumatera Barat yang telah 100% menyelesaikan Pendataan Keluarga Tahun 2021 (PK21).
“Dari catatan saya, Kota Padang Panjang boleh bertepuk tangan, karena merupakan daerah yang sudah selesai 100% PK21-nya. Sementara yang lain masih 90-95%,” ungkap Nofrijal dalam acara Sosialisasi PK-21 dan Kelompok Sasaran Bangga Kencana Bersama Mitra Tahun 2021 di Kelurahan Ganting, Kecamatan Padang Panjang Timur, Senin (21/6) kemarin.
Untuk itu, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader pendata dan petugas lapangan yang telah berupaya semaksimal mungkin menyukseskan PK21 yang dilakukan dalam sekali lima tahun ini.
“Setelah ini para RT/RW akan melakukan musyawarah terkait benar atau tidaknya data tersebut. Kemudian setelah itu dibuat program intervensinya. Di antaranya dalam hal kependudukan, mana warga yang belum ber-KTP, Kartu Keluarga (KK), pasangan usia subur (PUS) yang ber-KB, keluarga sejahtera, kasus stunting, anak-anak dan keluarga yang rentan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dari situ dilihat ada tidak di Padang Panjang ini yang melakukan kekerasan kepada istri, anak atau suami,” papar mantan sekretaris utama (Sestama) BKKBN tersebut.
Pria yang pernah menjadi kepala perwakilan BKKBN Sumbar ini, berharap setelah adanya data ini, ada kebijakan atau langkah-langkah yang bisa dilakukan Pemerintah Kota.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, dr. H. Suir Syam, M.Kes, MMR, yang menjadi narasumber acara ini, meminta kepada masyarakat agar memberikan jawaban yang benar kepada para petugas pendata, supaya pemerintah tidak salah dalam memberikan bantuan kepada masyarakat.
“Sepertinya di Sumbar, masyarakat kita berterus terang soal keadaan itu yang sulit. Sampaikanlah apa adanya, supaya pemerintah bisa memberikan bantuan yang cocok,” kata Suir Syam.
Dijelaskan Suir Syam, tujuan pemerintah melaksanakan pendataan keluarga tersebut, untuk mendapatkan data yang valid mengenai keluarga, pembangunan keluarga, kependudukan, untuk menentukan program-program yang akan diberikan kepada daerah, agar lebih tepat sasaran.
“Dengan adanya data yang benar ini, program-program selanjutnya yang akan diberikan pemerintah lebih tepat sasaran,” lanjutnya.
Di samping itu, katanya, di Sumatera Barat saat ini, angka stunting cukup tinggi mencapai 27,4 persen. Komisi IX DPR RI yang menjadi mitra kerja BKKBN, merasa perlu mendukung upaya pemerintah menangani persoalan stunting ini.
“Biasanya stunting ini disebabkan ketidaktahuan. Kalau dari segi ekonomi, saya rasa tidak begitu terpengaruh, apalagi di kampung. Kami dari Komisi IX, selain mendukung program-program pemerintah, sekaligus juga turun ke lapangan memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Memotivasi bagaimana anak-anaknya tidak stunting,” ucapnya.
Sosialisasi program Bangga Kencana ini, diikuti 150 warga yang dilakukan dua sesi guna menghindari kerumunan. Selain itu, protokol kesehatan tetap dijalankan dengan ketat. (rifki/kominfo)
