Padang, —Politisi Kota Padang, pernah jadi wakil rakyat berkali-kali Maidestal Hari Mahesa miris, di whatsapp group Alumni KNPI, dia tumpahtuntaskan kemrisannya itu.
“Ini sangat memiriskan dan sangat menyedihkan, mematrikan diri sebagai Kota Pendidikan eee Kantor Dinas Pendidikannya ngontrak, capek deh, ” ujar Maidestal Hari Mahesa, tepuk jidat, Kamis 9/6-2022.
Padahal.pendidikan itu jelas tegas di Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan sudah menjadi ketetapan bahwa tugas utama pemerintahan di seluruh tingkatan adalah memajukan pendidikan.
“Impleemntasinya di semua APBD harus mengakomodir 20 persen anggaran pendidikan, kalau kantor Dinas Pendidikan ngontrak ini apa nggak prihatin atau perlu warga kota ini saweran untuk mengadakan kantor tersebut,” ujar Maidestal.
Dinas Pendidikan itu urgen karena keberadaannya kata Maidestal untuk mengelola puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang yang berurusan pendidikan.
“Di sektor pendidikan inilah pondasi utama melahirkan generasi penerus untuk bngsa san negara. Jika ditotalkan Anggaran di Dinas Pendidikan ini bisa mencapai ratusan milyar rupiah,” ujar Haji Esa biasa politisi PPP ini disapa.
Esa heran dan tidak habis pikir kok bisa Kantor Dinas Pendidikan ngontrak di Kampus Bung Hatta Ulak Karang, Bagaimana Pemko dan DPRD nya ini bisa berpikiran begitu, empati Walikota dan DPRD kemana ya?.
“Masak kota pendidikan, kota ramah anak dan sudah meraih banyak penghargaan, tapi kantor yang Mengurus HAK Dasar Warganya ngekos eh ngontrak, handeh,” ujar Esa.
Dan Esa pun tak bisa menerima alasan soal tanah pembangunan Kantor Dinas Pendidikan Padang tidak punya.
“Ah itu alasan klise, itu tanah yang sudah dibeli di Pusat Pemerintahan Air Pacah Bypass masih sangat luas untuk bangun Kantor Dinas Pendidkan masih banyak sisa lahannya kok,” ujar Esa.
Jika begini, H Esa menghimbau kepada seluruh guru se Kota Padang dan juga kepada pensiunan guru, tenaga pendidik dan juga pegawai di dinas pendidikan cerdaslah memilih pemimpin dan wakil rakyat kedepan.
“Ayo jangan pilih mereka yang kini duduk. baik kepala daerah maupun wakil rakyat di Pemilu dan Pikada 2024. Karena alasannya adalah mengabaikan dan tidak menghargai perjuangan dan jasa orang-orang yang sudah dan akan mengurus masa depan kota dan bangsa serta negara ini,”ujar Esa.
Dan fatal lagi kata Esa adalah baik Walikota maupun DPRD Padang sudah gagal karena tak memikirkan, tak bereaksi atas Perjuangkan juga Kepentingan dan Hak Hak Mendasar warga.
“Kantor Dinas Pendidkan saja ngekos eh ngontrak,”ujar Esa.
Kantor Dinas Pendidikan itu kata Esa adalah sentral data dan dokumen, di sana ada berpuluh miliar dokumen dan mungkin saja pindah kantor jutaan dokumen masyarakat tercecer atau hilang bahkan rusak.
“Ini soal keamaman data dokumen siapa menggaransi jika Kantor Dinas Pendidikan itu ngekos eh ngontrak,” ujar Esa. (adr)
