PPID Sijunjung ‘Berdarah-darah’ Bangun KIP

oleh -636 views
oleh
636 views
Kepala Dinas Kominfo Sijunjung Rizal akui pihaknya berdarah-darah menerapkan KIP di badna publik Pemkab Sijunjung, Senin 6/11. (foto: ppid-kisb)
Kepala Dinas Kominfo Sijunjung Rizal akui pihaknya berdarah-darah menerapkan KIP di badna publik Pemkab Sijunjung, Senin 6/11. (foto: ppid-kisb)

Sijunjung,—Pemkab Sawahlunto Sijunjung terus berbenah menerapkan keterbukaan informasi publik (KIP) berdasarakan UU 14 Tahun 2008 dan Permendagri 3 Tahun 2017.

“Sejak pertengahan tahun ini kita terus menggeber aplikasi keterbukaan informasi publik menurut aturan, bahkan bisa dikatakan ‘berdarah-darah’ kita memberikan penyadaran kepada pejabat pimpinan organisasi perangkat daerah,”ujar Kadis Kominfo Sijunjung Rizal kepada Tim Visitasi KI Sumbar dalam rangka penilaian badna publik terbaik, Senin 6/11 di kantornya.

Menurut Rizal kiatnya adalah penekanan dari Buapti dan Wakil Bupati. “Sehingga kami merasa diback-up dalam menindaklanjuti perintah UU 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP),”ujarnya.

Sementara saat beraudiensi dengan Wakil Bupati Arival Boy mengakui pemahaman jajaranya terhadap keterbukaan informasi publik masih minim.

“Padahal saya dan pak bupati sangat mengerti betul pentingnya keterbukaan informasi publik, tapi di tingkat staf ada keterbatasan pemahaman, sehingga memang butuh supervisi dalam menerapkan perintah Perrmendagri 3 tahun 2017 tentang pengelolaan informasi dan dokumentasi Kemendagri dan Pemerintah Daerah,”ujar Boy.

Termasuk persoalan keterbatasan sarana dan prasarana, termasuk kualitas jaringan Informasi Teknologi sangat tergantung kepada internet sehingga akses pun menjadi terkendala.

“Masih ada 42 titik di Sijunjung yang belum bisa mengakses internet, ini menjadi prioritas kita untuk membukanya, sehingga lalu lintas informasi publik bisa lancar,”ujarnya.

Sementara itu, Koodinator Tim Visitasi sekaligus Wakil Ketua KI Sumbar Arfitiriati mengakui kalau mengucapkan keterbukaan informasi itu mudah.

“Tapi aplikasinya sering terkendala soal keterbatasan anggaranlah, mindset pejabat publiklah yang masih menganggap keterbukaan tidak perlu, mestinya kepala daerah pro keterbukaan dan menerapkannya, pasti si pejabat mendapat trust dari rakyatnya,”ujar Arfitriati didampingi Komisioner KI Adrian Tuswandi, staf pengentri pemeringkatan Tiwi Utami dan Hendra.

Sementara saat melakukan visitasi ke MAN 2 Tanah Datar, ternyata kepala sekolahnya, Agustamam mengakui sangat mengaparesiasi adanya penilaian badan publik sekolah dalam menerapkan KIP.

Visitasi KI Sumbar di MAN2 Tanah Datar, para guru menyambut hangat tim, Senin 6/11. (foto: ppid-kisb)

“Meski saya tidak sempurna memahaminya, tapi karena ini penting sebagai badan publik yang melayani masyarakat makanya saya apresiasi program dilakukan KI Sumbar,”ujarnya.

Soal terbaik dalam penilaian menurut Kepsek itu urusan kedua. “Bagi MAN 2 Tanah Datar ikut sebagai konstituen pemeringkatan KI Sumbar dalam rangka evaluasi diri menuju kesempurnaan,” ujar Agustamam

Sementara Tim Visitasi KI Sumbar II dikoordinir Sondri juga melakukan visitasi ke dua daerah yakni Bukittinggi dan Padang Panjang.

“Kita targetkan dari 80 nominator badna publik pada minggu ini 75 persen tuntas divistasi,” ujar Sondri.(rilis: ppid-kisb)