Presiden tak Inginkan Rp 187 T Dana Desa Kembali ke Jakarta

oleh
Presiden RI Joko Widodo pukul gong didampingi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo pada pembukaan Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pusat dan Daerah Tahun 2018, Senin 14/5 di JI-Expo Kemayoran Jakarta. (foto: Dody/Humas Kemendesa PDTT)

Jakarta,—Pemerintah Pusat lewat Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) selama empat tahun telah salurkan dana desa senilai total Rp 187 Triliun.

Jumlah tersebut dimulai sejak tahun 2015 sebesar Rp 20 Triliun, tahun 2016 Rp 47 Triliun, tahun 2017 Rp 60 Triliun, dan Tahun 2018 Rp 60 Triliun.

Fantastisnya dana desa itu untuk mensukseskan Nawa Cita Presiden RI Joko Widodo yakni membangun Indonesia dari pinggir, tapi Jokowi tidak menginginkan dana tersebut tersedot kembali ke kota.

“Dana desa harus berputar di desa, jangan sampai tersedit kembali ke Jakarta. Artinya, uang itu didorong masuk ke desa supaya perputaran uang ada di desa, di kecamatan, atau maksimal peredaran uang ada di lingkup kabupaten. Agar uang Rp 187 Triliun yang tahun depan Insyaallah akan kita tingkatkan lagi, jangan sampai tersedot lagi masuk Jakarta,” ujar Presiden RI Joko Widodo pada Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat, dan Daerah di Jakarta International Expo, Jakarta, Senin 14/5.

Jokowi mengatakan, program Padat Karya Tunai (PKT) adalah cara agar dana desa seratus persen berputar di daerah.

Sehingganya, konsumsi masyarakat desa akan meningkat, terciptanya ribuan lapangan pekerjaan, dan mampu membuka pertumbuhan ekonomi di desa.

“Bagaimana caranya? Dalam setiap program misalnya membuat jalan desa, membuat embung desa, membuat irigasi desa, misalnya membutuhkan pasir, beli pasir itu dari desa itu. Kalau nggak ada ke lingkup kecamatan, belinya disitu. Perlu batu, cari di lingkungan desa itu, dari lingkungan kecamatan. Uangnya biar beredar di situ terus, muter-muter terus,”ujarnya.

Menurut Presiden poin paling penting dalam PKT adalah seratus persen pekerja dana desa harus merupakan warga desa setempat. Pembayaran upah bisa dilakukan per hari atau minimal dibayar per minggu.

“Misalnya di satu desa yang kerja 100 saja, berarti membuka 7,4 juta lapangan pekerjaan di desa. Kalau 200 pekerja setiap desa, berarti membuka 14 juta lapangan pekerjaan di desa,”ujar Jokowi

Terkait laporan, lanjutnya, dilakukan dengan format sesederhana mungkin agar tidak menyulitkan aparat desa. Meski demikian, ia tetap meminta aparat desa berhati-hati dalam menggunakan dana desa. Jika dilakukan dengan benar, ia yakin dana desa akan membuka lebar pertumbuhan ekonomi daerah.

“Pembangunan harus merata. Kalau dulu Jawa Sentris, sekarang Indonesia Sentris, itu sejak awal saya tekankan,”ujarnya.

Kegiatan Rakornas Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pusat dan Daerah tersebut dihadiri oleh 7.200 Kepala Desa terpilih dari 74.957 desa di Indonesia, para pendamping desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kegiatan tersebut merupakan kerjasama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dan Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan desa.(rilis; kemendesa.go.id)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *