Prihatin Kondisi Keuangan Negara, Ini Saran Politisi PKS di Banggar DPR RI

oleh -43 views
Hj Nevi Zuairina rapat kerja dengan Sri Mulyani di Banggar DPR RI. (dok)

Jakarta — Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Nevi Zuairina pada rapat kerja dengan Menteri Keuangan terkait persetujuan tambahan kebutuhan Anggaran dan merespon kenaikan harga komoditas mensarankan dan meminta pemerintah jangan melakukan kebijakan kontra produktif pada kondisi keuangan negara yang sangat rentan saat ini.

Hj Nevi mengatakan, Potensi Beban Subsidi, dan Kompensasi Menahan Gejolak Harga Komoditas  2022 Mencapai Rp 443,6 T merupakan persoalan yang sangat serius.

Anggaran Perlindungan Sosial pada Tahun 2022 Mengalami Penyesuaian Sebagai Bentuk Perlindungan Kepada Masyarakat dalam Menjaga Daya Beli merupakan tindakan darurat yang menunjukkan negara dalam tidak baik-baik saja.

“Memang negara kita termasuk yang terdampak pada situasi global baik pandemi maupun peperangan di Eropa yang digagas Rusia dan Ukraina. Dampak risiko global terhadap perekonomian domestik memang perlu diantisipasi karena akan mendorong inflasi domestik dan menurunkan konsumsi masyarakat,”ujar Hj Nevi Zuairina.

Pemerintah dan DPR kata Hj Nevi perlu bersepakat untuk mengambil kebijakan tepat dalam penanganan situasi berat ini.

“Jangan sampai melakukan tindakan yang tidak prioritas seperti pemindahan ibu kota negara yang lebih besar menguras uang negara,” tegas Hj Nevi.

Politisi perempuan PKS ini menambahkan, DPR tentu akan mendukung upaya pemerintah untuk menjaga pemulihan ekonomi. Namun kondisi saat ini, Anggaran sangat terbatas untuk kebutuhan subsidi dan kompensasi BBM dan listrik serta penebalan Perlindungan sosial.

“Selama pemerintah melakukan salah prioritas dalam penggunaan anggaran negara, maka kedepannya kondisi keuangan negara semakin buruk. Kami memahami bahwa dukungan DPR dalam kebijakan fiskal untuk merespon dampak kenaikan harga komoditas dalam rangka menjaga momentum pemulihan ekonomi sangat diperlukan. Asal Pemerintah lebih fokus pada penyelesaian berbagai persoalan rakyat seperti minyak goreng jangan pro pengusaha besar melainkan kepada petani dan konsumen, tentu kita semua akan mendukung. Seluruh rakyat Indonesia berharap jangan sampai terjadi pemburukan ekonomi yang semakin besar,”papar Nevi Zuairina.(hd)