Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelenggarakan Rapat Koordinasi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah (Rakorbangwil) Bidang PUPR yang merupakan forum perumusan awal perencanaan program pembangunan infrastruktur bidang PUPR tahun 2022 sebelum dilaksanakannya Konsultasi Regional (Konreg). Pleno Hari Pertama Rakorbangwil ini diselenggarakan secara daring dan luring di Auditorium Kementerian PUPR, Rabu (17/2/2021).
“Rakorbangwil Bidang PUPR ini sangat penting mengingat Kementerian PUPR ingin memastikan investasi infrastruktur benar-benar berperan menjadi pendorong tercapainya target Pemerintah. Hal ini dalam upaya pemenuhan kebutuhan infrastruktur dan pengembangan kawasan-kawasan prioritas. Melalui forum ini saya harap akan tercipta kolaborasi, sinergi dan komitmen yang kuat dari Kementerian/Lembaga untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 2020-2024,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah dalam sambutannya mewakili Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional 2020-2024 dibutuhkan keterpaduan perencanaan dan pembangunan infrastruktur dengan pengembangan wilayah dilaksanakan dengan berdasarkan pada kebijakan nasional, kebijakan pembangunan sektoral kementerian/lembaga lain, pembangunan daerah, potensi wilayah, potensi pendanaan, dan agenda internasional. Kolaborasi antara Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah juga dibutuhkan, sehingga dalam Rakorbangwil ini Kementerian PUPR mengundang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dan Kementerian Agraria, dan Tata Ruang/BPN sebagai narasumber.
Dikatakan Fatah, dalam setahun ini semua negara termasuk Indonesia merasakan dampak Pandemi COVID-19 yang menyebabkan pelemahan sektor produktif dan kontraksi ekonomi. Salah satu upaya pemulihan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur yang diharapkan memberikan _multiplier effect_ yang mempercepat pertumbuhan sektor-sektor lainnya.
Kementerian PUPR sendiri terus melakukan pembangunan infrastruktur di bidang sumber daya air, konektivitas, serta dukungan terhadap kawasan permukiman dan perumahan. Untuk mendukung kedaulatan pangan, ketahanan air, dan kedaulatan energi, Kementerian PUPR telah membangun 46 bendungan pada akhir 2020 dan akan diselesaikan sebanyak 61 bendungan yang akan menyediakan pasokan air baku hingga 50 m3/detik hingga 2024.
Sementara di bidang konektivitas untuk memperkuat daya saing infrastruktur, dan mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan industri nasional, Kementerian PUPR telah membangun 246 km jalan tol dan 463 km jalan nasional yang menghubungkan pusat-pusat aktivitas ekonomi pada tahun 2020. Pada tahun 2024, ditargetkan akan terbangun 2.500 km jalan tol serta 3.000 km jalan nasional.
“Untuk pemenuhan layanan infrastruktur dasar yang layak, pada tahun 2020 Kementerian PUPR telah membangun SPAM 1.874 liter/detik.Hingga 2024 nanti, diharapkan dapat mencapai pemenuhan akses air minum sebesar 100% dan sanitasi layak 90%. Di sektor perumahan, hingga 2024 ditargetkan akan terbangun rumah swadaya mencapai 813.660 unit,” ujar Fatah.
Pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa dipenuhi hanya oleh APBN, terlebih di tengah kondisi pandemi seperti saat ini. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk mengalokasikan anggaran yang mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur, melalui kolaborasi dengan
Kementerian/Lembaga termasuk Pemda sehingga menghasilkan infrastruktur yang efektif dan efisien. Di samping itu diperlukan berbagai inovasi alternatif pembiayaan atau _creative financing_ untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, bendungan dan infrastruktur permukiman. (ril.biro-kp/pupr)
