Oleh : HM Tauhid (Ketua DPW Alfi Sumbar)
SEJAK dua abad silam, daerah Sumatera Barat telah menjadi pusat perdagangan yang diperhitungkan. Wilayah di Pantai Barat Sumatera ini memiliki beragam komoditas yang laku di pasaran ketika itu.
Sebut misalnya, cengkeh, kapur barus, kulit manis, pala dan tentu saja beras. Di sektor tambang, ada emas yang kemudian disusul dengan eksplorasi batu bara. Jauh sebelum kedatangan bangsa Eropa (Inggris, Perancis, Belanda), transaksi perdagangan antar daerah telah berjalan. Elite-elite lokal ketika itu menjalin hubungan kerja sama dengan banyak raja. Salah satu yang paling berkuasa yakni dari Kesultanan Aceh.
Sejumlah pelabuhan seperti Salido Painan, Muaro Padang, Nareh Pariaman dan Sasak Pasaman menjadi saksi bisu ketika para saudagar bertransaksi. Tatkala Belanda meneken kontrak penguasaan wilayah, pelabuhan Teluk Bayur mulai dibangun. Ini tak lepas dari langkah eksplorasi batu bara yang dilakukan di Sawahlunto. Loji-loji dagang dibangun. Pulau Cingkuak dijadikan pangkalan. Ada konflik yang muncul terutama dengan Lasykar Aceh, tapi Belanda tetap maju.
Dan kini, zaman telah berubah, pemerintahan pun berganti. Presiden Joko Widodo mencantumkan poros maritim sebagai salah satu program dalam Nawacita. Dalam perspektif pembangunan, poros maritim tidak hanya untuk wilayah perbatasan dan terluar, tapi bagaimana membangkitkan ekonomi dari sektor kelautan. Instrumen-instrumen pembangunan yang berkaitan dengan sektor kelautan harus diprioritaskan dan dibangun. Mulai dari meningkatkan kapasitas pelabuhan, membangun pelabuhan penyangga hingga modernisasi teknologi nelayan. Bersamaan dengan itu semua, peran pengawasan juga harus diintensfikan agar pengelolaan sumberdaya alam berjalan secara bijak dan tidak serampangan.
Sebagai salah satu anggota DPRD Sumatera Barat periode 2009 – 2014 saya melihat pergerakan pembangunan provinsi di sektor maritim belum begitu terasa. Ketika Gamawan Fauzi menjabat gubernur, ada Tuna yang dikembangkan. Meskipun untuk ekspor masih harus transit di provinsi lain, setidaknya langkah pengelolaan komoditas Tuna sudah dimulai. Ketika pemerintahan berganti, pengelolaan Tuna seperti diam di tempat. Transit di provinsi lain masih harus dilakukan, meskipun sudah memiliki Bandara Internasional Minangkabau.
Tidak bicara maritim, mari menyoal agraria. Ada program pengembangbiakan sapi yang beberapa tahun berjalan masih terseok-seok. Kebutuhan daging yang tinggi, membuat Sumatera Barat tetap harus impor. Di sisi lain, beras yang menjadi bahan pangan utama juga terdegradasi ketika lahan-lahan persawahan tergusur dengan pembangunan infrastruktur dan permukiman. Langkah-langkah proteksi yang lemah, memunculkan kebingungan akan arah pembangunan yang sedang dilaksanakan.
Pertanyaan sederhana, apa yang sebenarnya sedang diurus kepala daerah saat ini?. Bagi seorang gubernur, memasuki masa satu dekade, adalah waktu yang cukup panjang dan sudah sepatutnya dievaluasi. Program kerjanya berjalan atau tidak. Bahan evaluasi juga dari bidang pariwisata. Provinsi dengan 19 kabupaten dan kota ini, bahkan tak memiliki satu pun destinasi sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Nasional. Keberadaan Garis pantai nan indah, pulau-pulau eksotis seakan tanpa makna.
Memang banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Ditambah dengan mitigasi bencana yang belum akan berkesudahan. Tentu saja penanganan itu semua perlu peran serta dari berbagai pihak. Kerja sama lintas sektoral menjadi solusi. Hanya jika sikap primordial dan komunal dikedepankan, kondisi akan menjadi rumit. Timbul ketimpangan dan daya nalar serta rasionalitas tidak akan terbuka sempurna.
Perlu diingat, jumlah penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Sumatera Barat bahkan dikabarkan sudah menembus angka 5 juta jiwa lebih. Faktanya, lonjakan jumlah penduduk ini telah direspon dengan bertambahnya kuota di DPRD Sumatera Barat dari 55 kursi menjadi 65 kursi. Kebutuhan masyarakat dan biaya pemerintahan yang tinggi perlu dicermati. Apakah sudah berimbang dengan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sumber-sumber pendapatan daerah apakah sudah melebihi atau berinovasi dari pemerintahan sebelumnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini barangkali menjadi tugas para wakil rakyat yang terhormat. Semoga saja ini bisa tersampaikan dengan baik.
Terlepas dari semua persoalan dan tantangan pembangunan, optimisme memang harus tetap dipelihara. Momen pemilu menjadi harapan baru bagi masyarakat untuk memilih wakil-wakil rakyat dan kepala daerah yang profesional dan menjawab kebutuhan pembangunan masyarakat. Daerah harus siap mengisi momentum otonomi yang bergulir sejak 2002. Dana perimbangan pusat, termasuk alokasi dana desa yang perlu dikawal agar bermanfaat bagi kemakmuran masyarakat. Ekosistem ekonomi harus dibangun komprehensif dan berkelanjutan.
Jalur darat dan laut Sumatera Barat harus saling terkoneksi. Jalur 2 Bypass Padang jangan dibiarkan terbengkalai berlama-lama. Pasar dunia bergerak dengan cepat. Presiden sudah mengingatkan, kerja, kerja dan kerja. Agar jangan tertinggal dan masyarakat tidak menjadi penonton di negerinya sendiri.(analisa)
