Reformasi Birokrasi : Menekan Perilaku Korupsi Yang Semakin Subur?  

oleh -34 views
Amelia Suryatul Muslikhah (dok)

Oleh: Amelia Suryatul Muslikhah

Taruna Poltekip

KORUPSI, satu kata yang bukan menjadi sebuah rahasia lagi di kalangan masyarakat. Kejahatan korupsi saat ini sudah berada di tahap yang memprihatinkan, di mana setiap lembaga atau instansi masih ditemukan praktik-praktik korupsi dalam kegiatan operasionalnya.

Banyak pejabat-pejabat negeri yang melalang lintang menghiasi pemberitaan di media nasional terkait kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Banyak di antaranya yang sudah mendekam di balik tembok penjara, bahkan di antaranya juga masih bersantai menikmati hasil memperkaya diri dibalik singgasananya.

Laporan Transparency International Indonesia dalam hasil rilisannya Corruption Perception Index (CPI) ke-26 menyebutkan Indonesia mendapat nilai 38/100, yang mengindikasikan Indonesia berada pada posisi 96 dari 180 negara yang dinilai.

Nilai ini mengalami kenaikan dari hasil rilisan tahun sebelumnya yaitu dengan nilai 37/100. Kenaikan satu poin ini didukung oleh kenaikan yang signifikan dari faktor risiko korupsi yang dihadapi oleh para pelaku usaha di bidang ekonomi. Namun, kenaikan ini berbanding terbalik dengan penurunan penguatan anti korupsi di bidang politik dan penegak hukum yang belum menunjukan perbaikan signifikan.

Fakta empirik dan dukungan teoritis para peneliti sosial menuturkan jika korupsi memiliki dampak negatif terhadap rasa keadilan dan kesetaraan sosial (Napisa & Yustio, 2021). Korupsi berpengaruh pada standar moral dan pengetahuan masyarakat.

Theobald mengungkapkan “korupsi menimbulkan iklim ketamakan, selfishness, dan sinisism”. Hal ini dikarenakan korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, dikatakan demikian karena dalam pelaksanaannya dikerjakan secara sistematis, melibatkan aktor intelektual, keterlibatan stakeholder dalam suatu daerah, terdapat peran serta aparat penegak, hukum dan mempunyai dampak yang merusak dalam jangka waktu yang panjang.

Kasus pelanggaran praktik korupsi oleh pejabat publik memberikan citra negatif terhadap wajah birokrasi di Indonesia. Tidak terkecuali di lingkungan pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang juga menyelenggarakan pelayanan publik.

Pemberitaan terkait tindak pidana korupsi masih saja menyeret nama petugas Lapas. Perilaku suap yang dilakukan oleh oknum petugas Lapas kerap dijumpai, perilaku suap dibayarkan oleh warga binaan pemasyarakatan untuk mendapatkan layanan yang dilarang untuk diberikan oleh pejabat tersebut serta demi memberikan fasilitas dan layanan istimewa untuk warga binaan pemasyarakatan.

Dalam mengembalikan citra baik birokrasi Indonesia, perlu upaya pembenahan pada kualitas jajaran birokrasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam meningkatkan efektivitas peran birokrasi inilah perlu adanya transformasi birokrasi dimulai dari tatanan individu hingga tatanan lembaga.

Reformasi Birokrasi menjadi salah satu usaha pemerintah menuju good governance. Dicanangkan serta disahkan melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2024. Reformasi birokrasi berlaku bagi jajaran birokrasi yang menyelenggarakan pemerintahan dalam wewenangnya untuk mengelola asset publik, pembuat kebijakan dan sebagai penyedia layanan publik.

Delapan area perubahan yang diamanatkan oleh Reformasi Birokrasi, dapat digunakan untuk menunjang perilaku anti korupsi. Penguatan integritas dan menumbuhkan budaya malu atas sesuatu yang tidak bermoral perlu diinternalisasikan kepada seluruh masyarakat dalam hal manajemen perubahan SDM. Hal ini untuk mencapai pada pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN).

Pejabat negeri sebagai pembuat kebijakan harus bisa mempertanggungjawabkan kebijakannya berlandaskan pelayanan publik.

Manajemen perubahan Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu area perubahan, selain kompetensi teknis dan struktural yang diunggulkan, kompetensi etika dan moral pegawai menjadi landasan penting dalam rangka penguatan integritas seorang pegawai.

Lemahnya integritas dalam birokrasi akan berpengaruh pada lemahnya implementasi peraturan perundangan pencegahan korupsi, sistem akuntabilitas yang kurang efektif, serta timbulnya ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintahan.

Birokrasi yang dipenuhi korupsi menyebabkan peningkatkan biaya adminsitrasi yang berujung pada tidak efisiennya birokrasi. Hal ini tentu berakibat pada standar prinsip birokrasi yang efisien, berkualitas dan rasional yang sulit untuk tercapai. (Napisa & Yustio, 2021).

Perilaku korupsi yang makin subur dapat menjadi sebuah birokrasi korupsi yang menjadi bagian integral dari suatu sistem. Korupsi merupakan musuh bagi para reformis anti-korupsi, perilaku korupsi jika dibiarkan maka dapat menimbulkan ketidakberdayaan pemerintahan yang baru dalam mereformis sistem yang harus diandalkan untuk memerintah (Stapenhurst & Langseth, 1997).

Berbicara konteks birokrasi yang diterapkan dalam UPT Pemasyarakakatan dapat dilakukan dengan investasi SDM Pemasyarakatan yang berbasiskan manajemen pengetahuan. Reformasi Birokrasi menjadi upaya preventif dalam menekan perilaku korupsi yang makin subur.

Perbaikan pada etika dan integritas yang merupakan amanat dari reformasi birokrasi memiliki tujuan penguatan etika dan integritas daripada jajaran birokrasi. Penguatan integritas dari kalangan birokrasi diharapkan dapat meningkatkan kesadaran untuk tidak melakukan tindak pidana korupsi dan bersama-sama memberantasnya.

Integritas oknum petugas Lapas masih perlu dipertanyakan kembali. Sebagai pihak yang seharusnya membina warga binaan namun perilakunya tidak mencerminkan seseorang yang dapat membina pelanggar hukum. Perilaku korupsi yang makin subur di Indonesia baik oleh instansi pemerintahan atau swasta perlu segera dimusnahkan bersama sama.

Setiap lapisan masyarakat perlu bekerja sama dalam memberantas tindak pidana korupsi, dimulai dengan menerapkan perilaku anti korupsi, memerangi perilaku suap yang terjadi di lingkungan sekitar.

Petugas Lapas merupakan orang yang akan membina para pelaku tindak pidana korupsi, sehingga untuk membersihkan negara dari para koruptor perlu sapu yang bersih untuk membersihkannya.(analisa)