Jakarta – Politisi senior asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sekaligus koordinator pengusul RUU Kewirausahaan Nasional, H. Refrizal menyatakan pengesahan RUU Kewirausahaan Nasional adalah salah satu jawaban dari peliknya masalah lapangan kerja dan kemiskinan di Indonesia.
“Saat ini RUU Kewirausahaan Nasional sudah dibahas di tim perumus dan tim sinkronisasi, Seharusnya tidak lama lagi RUU ini dapat disahkan. Daripada pemerintah Jokowi sibuk buat janji kartu prakerja lebih baik pemerintah bersama DPR fokus selesaikan RUU ini,”ujar Refrizal, Rabu 13/3 di Jakarta.
Seperti diketahui, kata Refrizal, janji kampanyenya Capres Nomor Urut 01, Jokowi yaitu akan mengeluarkan 3 kartu untuk masyarakat, yaitu kartu Indonesia Pintar Kuliah, Kartu Sembako Murah dan Kartu Prakerja.
Politisi asal Sumatera Barat ini mengkritik pemerintahan Jokowi yang dinilai tidak berhasil dalam 4 tahun pemerintahannya.
“Bukti ketidakberhasilan pemerintahan Jokowi adalah terbitnya janji kartu-kartu baru. Penerbitan kartu dengan tujuan tertentu dapat dimaknai adanya fungsi pemerintah yang tidak berjalan sebagaimana mestinya” ujar Anggota Komisi XI DPR RI ini.
Lebih lanjut, Refrizal menyampaikan bahwa jika pembangunan berhasil, maka lapangan kerja tercipta dan daya beli masyarakat ada sehingga tidak perlu kartu-kartu baru yang malah akan membebani APBN.
Selain itu, menurut ketua Umum PKDP (Persatuan Keluarga daerah Piaman) ini juga menyoroti bentuk bantuan yang cenderung seperti Bansos.
“Bentuk subsidi dalam kartu ini mirip Bansos. Dalam jangka pendek bagus, angka kemiskinan bisa turun tapi kita harus melihat persoalan dalam jangka panjang. Turunnya angka kemiskinan dengan instrumen seperti Bansos tidak menyelesaikan persoalan. Sehingga begitu bantuan dicabut, daya beli kembali menurun” ujar politisi asal Padang Pariaman, Sumatera Barat ini.
“Daripada pemerintah ribut mau menerbitkan kartu-kartu, lebih baik dananya bila memang ada, diberikan ke sektor UMKM sehingga bisa menstimulus penciptaan lapangan kerja” tutup Refrizal. (rilis: timedref)
