RESES masa sidang III 2021, Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengunjungi Daerah Pemilihan (Dapil) V yKota Payakumbuh dan Kabupaten Limapuluh Kota.
Kunjungan yang dilaksanakan beberapa hari tersebut, Supardi memprioritaskan untuk menyerap aspirasi masyarakat yang terimbas kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).
Supardi kepada wartawan, Minggu 8/8-2021 mengatakan, fokus pada kunjungan reses yang diakukan adalah untuk memantau dan menyerap langsung aspirasi masyarakat yang terimbas kebijakan PPKM.
Hal ini karena belum ada solusi strategis yang dihadirkan pemerintah dalam menyelamatkan ekonomi masyarakat.
” PPKM memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan, terutama secara ekonomi. Jika dibiarkan terus tanpa solusi, akan menjadi persoalan dikemudian hari, “ujar Supardi.
Ketua DPRD Pasbae menambahkan, pemerintah memang telah melakukan berbagai upaya dalam meringankan beban masyarakat, salah satunya adalah memberikan bantuan subsidi pangan. Dilihat dari kondisi sekarang, tentu bantuan tadi belum menjamin, karena bersifat sementara.
“Harus ada solusi lain, agar kebijakan yang ada tidak dianggap sebagai hal yang memberatkan,” ujarnya.
Untuk waktu reses kata Supardi baru digunakan dua hari, pelaksanaannya baru di satu titik yaitu di Kelurahan Tigo Koto Baruah Kota Payakumbuh.
“Ada sejumlah kelurahan yang akan dikunjungi dengan membawa bantuan sembako yang difasilitasi oleh Dinas Pangan Provinsi Sumbar, hal itu akan dilakukan pada beberapa hari ke depan, ” ujar Supardi.
Politisi Partai Gerindra itu mengatakan, selain menyerap aspirasi, pihaknya juga akan menyerahkan bantuan subsidi pangan sebanyak 6.121 paket ke seluruh kelurahan di Kota Payakumbuh. Bantuan dibagikan per kepala keluarga (kk), rata-rata seluruh kelurahan di kota tersebut dihuni 110 hingga 150 KK.
“Bantuan itu diharapkan bisa meringankan beban masyarakat meski tidak dilakukan berulang,” ujarnya.
Dalam seluruh kesempatan pertemuan, Supardi juga mengimbau pada masyarakat agar tetap menjaga kerukunan dan ketertiban. Serta tetap memperhatikan protokol kesehatan pada masa pandemi covid-19.
“Masa pandemi covid-19 belum berakhir. Kita minta pada masyarakat, tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan agar tidak terpapar virus corona serta memutus mata rantai penyebarannya,”ujar Supardi.
Sementara itu Sekretaris Dewan (Sekwan), DPRD Sumbar, Raflis mengatakan hasil reses masa sidang kedua akan menjadi rujukan 65 anggota dewan dalam melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) 2021.
Komposisi APBD-P yang optimal, harus mampu mengakomodir kebutuhan daerah. Untuk mencapai itu, masukan-masukan yang ditampung akan dibawa pada rapat-rapat resmi DPRD Sumbar.
Dia menerangkan, seluruh anggota DPRD turun ke daerah pemilihan (Dapil) hingga tanggal 15 Agustus mendatang. Kegiatan itu dijadwalkan berdasarkan keputusan Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Provinsi Sumatera Barat.
“Aspirasi yang ditampung dari masyarakat ini nantinya akan dikaji di DPRD secara kelembagaan, dari hasil kajian akan disusun berdasarkan skala prioritas menjadi pokok-pokok pikiran DPRD dalam penyusunan anggaran ,” ujarnya.
Raflis menambahkan, untuk memperlancar pelaksanaan reses tersebut, Sekretariat DPRD juga telah menunjuk staf yang akan mendampingi masing-masing anggota dewan.
Staf pendamping tersebut akan membantu dewan dalam melaksanakan reses, mulai dari administrasi, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban dan pembuatan laporannya.
“Staf pendamping juga dibebani tugas mengarsipkan dan menyampaikan dokumen pelaksanaan reses kepada bagian persidangan dan bagian keuangan,” katanya menutup. (adv)
