Painan,—Ungkapan Bupati Pesisir Selatan (Pessel) Hendrajoni bantuan diberi oleh Joko Widodo (Jokowi), video dan ucapan viral keberbagai media sosial.
Bahkan Hendrajoni diadukan ke Bawaslu, padahal menurut Hendrajoni ucapan saat memberikan bantuan yang videonya viral itu ujud keterbukaan informasi.
“Apa pun program dan bantuan diterima harus dikasih tahu rakyat, jangan ditutup-tutupi,”ujar Hendrajoni saat menerima Tim Visitasi Pemeringkatan Badan Publik yang digelar Komisi Informasi (KI) Sumbar, Jumat 28/9 di ruang kerjanya Kantor Bupati Pessel.
Menurut Hendrajoni didampingi Sekda Erizon dan PPID Utama Pemkab Pessel Junedi, keterbukaan informasi itu identik dengan kejujuran.
“Apapun program pemerintah harus kasih tahu masyarakat, saya mengatakan bantuan dari Pak Jokowi, adalah ujud kejujuran pemerintah dan Bupati Pessel,”ujarnya.
Dan kejujuran yang disampaikan adalah fakta dan nyata, soalnya hampir Rp 2 triliun bantuan Presiden bangun Pessel, selama empat tahun Pak Jokowi jadi Presiden,”uharnya.
Bahkan apa yang di sampaikan Hendrajoni di video yang viral itu, juga fakta.
“Salahkah saya kalau saya jujur, sampaikan ini ke masyarakat toh yang saya sampaikan bukan ajakan tapi fakta yang kuasa anggaran atas bantuan pembangunan di Indonesia bahkan kuasa uang negara inikan presiden yang sekarang masih pak Jokowi,”ujarnya.
Pessel Maju Harus Komit KIP
Hendrajoni juga menekankan untuk Pessel Maju harus jelas komitmen terhadap keterbukaan informasi publik (KIP).
“Walinagari menerina dana desa saya wanti-wanti untuk sampaikan berapa jumlah dan untuk apa dana itu kepada masyarakatnya, jangan didiamkan pasti menimbulkan kecurigaan rakyat,” ujarnya.
Termasuk kepala dinas dan pejabat di Pemkab Pessel, terbuka saja kepada masyarakat dan fokus.
“Karena kalau fokus pasti sukses, kalau jajaran saya bekerja terbuka ada juga yang curiga lalu dipanggil aparat penegak hukum pasti saya bela, tidak bisa dipanggil karena masih diperiksa inspektorat, kalau betul ada korupsi dan penyelewengan saya sendiri yang mengantarkan ke aparat polisi dan jaksa,”ujarnya.
PPID Utama Pemkab Pessel masuk nominasi penilaian badan publik tertransparan dilakukan KI Sumbar.
Dipastikan Pessel akan berpacu merebut badan publik pemerintah kabupaten dan kota terbaik pengelolaan informasi publik se Sumbar.
Ketua KI Sumbar Syamsu Rizal pastikan penilaian badan publik masih berlangsung.
“Tidak saja Pemkab Pessel ada sembilan PPID kota dan kabupaten lagi yang dikunjungi Tim Visitasi KI Sumbar, hasilnya akan ditabulasi, tiga badan publik masing kategori untuk mempresentasikan dihadapan lima komisioner KI Sumbar,”ujar Syamsu Rizal.(own/rilis: ppid-kisb)
