Padang,—Sekjend KPU RI Arif Rahman Hakim melantik empat pejabatbstruktural di KPU Sumbar.
Pada amanat pengantar tugasnya, sekretariat KPU diminta harus transparan.
“Transparan salain soal keuangan, juga tugas lain, ingat KPU eksis di republik ini karena selalu mendapat kepercayaan rakyat,”ujar Arif, Kamis 7/9 sore di Aula KPU Sumbar.
Keempat pejabat KPU dilantik Sekjend yaitu Edytiawarman, dilantik sebagai Sekretaris KPU Kota Padang Panjang menggantikan Mawarlis yang dipromosikan menjadi Kepala Dinas Inforkom Padang Panjang.
Warsito dilantik menjadi Kepala Bagian Program Data, Organisasi SDM KPU Sumbar menggantikan Firman yang sudah lama diangkat menjadi Sekretaris KPU Sumbar.
Fairuz Hayatus dilantik sebagai Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik KPU Sumbar menggantikan Adli Mulyadi yang telah menjabat sebagai Sekretaris KPU Agam.
Rizky Satria Pratama dilantik jadi Kepala Sub Bagian Hukum KPU Padang Panjang, menggantikan Oksah Keebendrip yang sekarang menjabat sebagai Lurah Ngalau Kecamatan Padang Panjang Timur.
Kepada pejabat yang dilantik, Arif juga mengharapkan selalu bekerja penuh tanggungjawab, karena sudah disumpah.
“Kepada seluruh pejabat struktural jangan terkotak-kotak. Harus selalu berorientasi pada capaian organisasi. Tugas di KPU butuhkan koordinasi dan kerjasama. Jadi antar unit harus kompak, ujarnya.
Menurut Arif peranan pejabat struktural sangat penting. Pejabat harus memotivasi seluruh staf yang ada di unit kerja masing-masing.
“Pejabat KPU di manapun unit dan penugasannya harus menunjung tinggi integritas. KPU eksis modalnya kepercayaan masyarakat. Tanpa kepercayaan masyarakat, hasil tidak bisa dipertanggungjawabkan,”ujarnya.
Dalam membina pegawai, pejabat selalu memperhatikan kunci penilaian. Apabila ada yang melanggar integritas, baik dalam tugas tahapan, pengadaan barang dan jasa, konsekwensinya, hukumannya sangat berat.
Transparan dalam mengelola anggaran penting, karena ini menyangkut karir dan jeruji penjara. Pada, 2018 tantangan KPU semakin berat. Jika 2017 KPU di Sumbar hanya mengelola anggara Rp6 hingga Rp8 miliar, makan pada 2018 berkisaran Rp25 hingga Rp 50 miliar. Sebab pada 2018 ada daerah yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, sekalian menyiapkan pemilihan pemilu 2019.
“Dengan anggaran besar itu maka semua mata akan mengawasi kalau tidak transparan maka jerat hukum dan jeruji penjara menanti,”ujarnya. (romel)
