Oleh: Fadly AmranCalon Walikota dan Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Sumatera Barat
KOTA Padang setiap tanggal 7 Agustus selalu merayakan hari jadinya. Untuk tahun 2024 ini, Kota Padang merayakan hari jadinya yang ke- 355 tahun.Sebuah usia yang tidak muda lagi bagi ukuran kota di Indonesia. Sejarah Kota Padang sebagai kota pelabuhan terlihat penting di zaman kolonial dalam mendukung administrasi Kolonial Belanda. Bahkan sampai hari ini keberadaan Kota Padang tetap menjadi penting bagi Provinsi Sumatera Barat dan bahkan Indonesia.
Dengan usia yang sudah berumur ini mestinya banyak hal yang mestinya sudah dicapai oleh Kota Padang. Sayangnya pencapaian ini masih belum sepenuhnya terwujud. Banyak masalah dihadapi oleh Kota Padang dan perlu menjadi perhatian semua pihak.Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan cenderung berpotensi turun, pemerataan ekonomi dan kesejahteraan penduduk yang belum terwujud, infrastruktur yang kualitasnya terus menurun serta masalah akses fasilitas dan kesenjangan dalam hal pemenuhan layanan dasar.
Masalah-masalah tersebut muncul berkait dengan masalah klasik yang dihadapi sebuah kota yang sedang berkembang menjadi kota metropolitan. Sebut saja, masalah kemiskinan, pengangguran, pemukiman kumuh, ekonomi dan pemerataan pendapatan.Tugas Pemerintah Kota
Dalam UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sudah ditegaskan tentang penyelenggaran urusan wajib dasar oleh pemerintah kota/kabupaten. Namun, praktiknya masih saja belum berjalan dengan baik.Pertanyaannya mengapa dari tahun ke tahun pemerintah kota belum mampu mengoptimalkan potensinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Alih-alih menyelesaikan masalah, kebijakan yang menjadi dasar sebagai solusi yang diambil berpotensi menimbulkan masalah baru.
Misalnya, bertambahnya warga miskin karena tingginya laju urbanisasi akibat berkembangnya Kota Padang. Belum lagi masalah sosial lain yang terus muncul di Kota Padang. Perlu ada pendekatan yang komprehensif dan holistik dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan.Masalah lain yang juga cukup mendasar adalah aspek tata kelola pemerintahan kota yang belum optimal dilaksanakan sehingga berdampak pada kepuasan warga kota dalam menerima layanan publik.Fakta birokrasi pemerintahan kota yang belum lepas dari paradigma lama memberikan pelayanan kepada publik masih menjadi keluhan warga kota.Oleh karena itu, perlu ada upaya reformasi birokrasi yang terstruktur hingga ke tingkat kelurahan yang dilakukan secara sistematis. Tujuannya agar reformasi birokrasi yang dilakukan tersebut dapat dilihat capaian kemajuannya.
Di usia yang ke-355 tahun ini, Kota Padang juga perlu terobosan dalam membuat kebijakan agar masalah tersebut dapat diatasi dengan tuntas.Beberapa Program Penting
Menurut Saya harus ada keterlibatan banyak pihak untuk mengatasi masalah-masalah tersebut. Sebagai salah seorang calon walikota yang akan ikut dalam pemilihan mendatang, Saya juga sudah memikirkan dan menyusun beberapa program penting yang juga dituangkan dalam naskah visi, misi dan program pasangan calon.Beberapa program tersebut Saya ringkas sebagai berikut:
Pertama, perhatian pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang harus dimulai dari usia dini dan sekolah dasar. Tujuannya adalah pembentukan karakter anak yang unggul dan ini harus sudah dimulai sejak usia dini. Untuk mendukung agenda ini, menurut Saya juga perlu perhatian kepada guru-guru PAUD agar dapat disertifikasi dengan menyediakan kurikulum yang relevan umendukung pembentukan karakter anak usia dini tersebut.Kedua, perhatian perlu juga diberikan pada layanan dasar untuk meningkatkan kesehatan warga kota, terutama dalam memenuhi cakupan kesehatan umum (Universal Coverage Health). Tidak mungkin sumber daya manusia di Kota Padang ini berkualitas kalau persoalan mendasar mereka di bidang kesehatan masih bermasalah. Singkatnya, akses masyarakat Kota Padang kepada layanan kesehatan gratis harus dipermudah dan dibiayai, termasuk keluarga yang merawat mereka yang sakit.
Editor : Adrian Tuswandi, SH
