Sembilan Fraksi DPRD Tanah Datar Berikan Tanggapan Ranperda APBD 2019

oleh
Suasana sidang paripurna dewan atas pandangan umum fraksi terhadap Ranperda APBD Tanah Datar 2019 dalam sidang paripurna di Pagaruyung, Rabu 7/11.(foto: fantau)

Batusangkar, — Sembilan fraksi DPRD Tanah Datar berikan tanggapan atas rancangan peraturan daerah (Ranperda) APBD 2019 diajukan pemerintah daerah setempat dalam sidang paripurna dewan, Rabu 7/11.

Paripruna dipimpin Wakil Ketua DPRD Irman didampingi Ketua Anton Yondra, dihadiri 19 dari 34 anggota dewan, Wakil Bupati Zuldafri Darma, Sekwan Elizar, pimpinan organisasi perangkat daerah, camat dan wali nagari.

Sembilan fraksi menyampaikan tanggapannya melalui juru bicara masing-masing yakni PPP Arianto, Fraksi Hanura Adrison, PAN Alimuhar, Gerindra Afrizal, Golkar Syamsul Bahri, Demokrat Nurhamdi Zahari, PKS Dekminil, PDI Perjuangan Asrul Jusan, dan Bintang NasDem Rasman.
Juru Bicara Fraksi PPP, Arianto menanggapi pendapatan daerah yang mengalami penurunan sekitar Rp 6 miliar dari tahun sebelumnya, sehingga diminta pemerintah daerah dapat menggenjot pendapatan tersebut.

“Diminta instansi terkait dapat menggali semua potensi daerah, bekerja serius, bersikap tegas terhadap objek pajak dan rumah makan,”ujar Juru Bicara Fraksi Demokrat Nurhamdi Zahari

Nurhamdi menanyakan seputar pendapatan daerah di mana perlu peningkatan sosialisasi terkait pajak daerah, rumah makan, dan retribusi parkir.

“Disarankan Pemda dapat memaksimalkan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi yang memiliki potensi menambah PAD,” katanya.

Juru Bicara Fraksi PKS, Dekminil mempertanyakan belum jelasnya penekanan anggaran pendapatan dan belanja apakah akan meningkatkan belanja publik atau belanja perkantoran.

“Apa spesifikasi belanja publik yang harus ditingkatkan, apakah bidang prasarana, pelayanan umum atau peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Ketua DPRD Tanah Datar, Anton Yondra menyampaikan pembahasan Ranperda APBD 2019 ini dengan tanggapan atau jawaban bupati atas pemandangan umum fraksi pada Jumat 9 November 2018 dan penyampaian pendapat masing-masing fraksi sekaligus penandatangan persetujuan bersama terhadap Ranperda tersebut pada waktu ditentukan kemudian. (fantau)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *